Sampingan: Pengadilan Titipan Koruptor

Pendapat, Koran Tempo, 12 November 2011

Putusan bebas harus dicegah. Namun, cara mencegahnya bukan dengan membubarkan. Bukan berarti vonis bebas dijadikan alasan yang lazim untuk membubarkan pengadilan tipikor. Ibaratnya, Jika ada tikus di lumbung padi, bukan berarti lumbung harus dibakar habis

PEMBERANTASAN  korupsi mulai masuk ke jalur lambat. Satu sebabnya, pengadilan tindak pidana korupsi di beberapa daerah mulai gemar memberikan putusan bebas bagi terdakwa korupsi. Karena putusan bebas itu, pengadilan tipikor sedang masuk dalam radar sorotan miring publik. Bahkan, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengusulkan agar pengadilan tipikor dibubarkan (Tempointeraktif, 5 November 2011).

Usul pembubaran pengadilan tipikor sejatinya tidak terlalu keliru. Pasalnya, kinerja beberapa pengadilan tipikor patut dipersoalkan. Lembaga hukum yang seharusnya menjerakan terdakwa korupsi, malah membebaskan. Pengadilan tipikor Surabaya membebaskan 21 terdakwa korupsi. Pengadilan tipikor Bandung memberi angin kebebasan kepada dua kepala daerah dan seorang wakil kepala daerah. Satu pengusaha terdakwa korupsi divonis bebas oleh pengadilan tipikor Semarang. Kemudian, pengadilan tipikor Samarinda juga menjatuhkan putusan bebas terhadap 14 terdakwa korupsi. Dengan banyaknya putusan bebas itu, wajar terdengar suara yang menuntut pembubaran pengadilan tipikor. Sebab, putusan bebas meresahkan dan melemahkan  usaha pemberantasan korupsi.

Keangkeran Memudar

Putusan bebas terhadap terdakwa korupsi berpotensi menimbulkan efek negatif yang dahsyat. Pertama, runtuhnya miniatur pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pengadilan tipikor—bersama KPK—dianggap sebagai pasangan sejati pemberantas korupsi. KPK yang tidak boleh menerbitkan SP3 sangat berhati-hati membuat surat dakwaan. Setiap terdakwa korupsi yang dituntut KPK, hampir-hampir tak dapat lari dari jerat hukum.

Keseriusan KPK itu direspon oleh pengadilan tipikor dengan tidak sekalipun membebaskan terdakwa korupsi. Pengadilan tipikor menjadi “ladang kematian” yang angker bagi koruptor. Pencuri uang negara, kalau sudah duduk di kursi pesakitan, maka dipastikan ia akan meratapi nasibnya. Namun, dengan putusan bebas pengadilan tipikor di daerah, miniatur keberhasilan pemberantasan korupsi tersebut terancam luluh-lantak. Keangkeran pengadilan tipikor memudar. Vonis bebas memelihara asa bagi koruptor untuk terus mengorupsi uang negara.

Berikutnya, putusan bebas memberikan kesan bahwa pengadilan tipikor sangat “murah senyum” kepada koruptor. Dengan sendirinya, pengadilan tipikor akan beralih fungsi. Dari lembaga penjera koruptor menjadi pengadilan titipan koruptor. Menjadi tempat transaksi putusan bagi mafia dan oknum pengadilan.

Seolah-olah, proses peradilan dilakukan. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan. Tapi hasil akhirnya, koruptor tetap bebas. Proses peradilan digelar hanya untuk memenuhi syarat formil belaka dan nir-substansi. Tidak lebih.

Efek yang lebih dahsyat dari putusan bebas pengadilan tipikor adalah hilangnya kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat adalah sebuah bencana. Bayangkan, jika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pengadilan, potensi terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) di dalam masyarakat terbuka lebar. Rakyat tidak lagi mengajukan koruptor ke pengadilan formil, melainkan menghakimi dengan cara mereka sendiri. Chaos akan terjadi di banyak daerah. Kerusuhan timbul. Negara terancam jatuh ke jurang kekacauan.

Bukan Membubarkan

Efek negatif dari putusan bebas harus dicegah. Namun, cara mencegahnya bukan dengan membubarkan. Bukan berarti vonis bebas dijadikan alasan yang lazim untuk membubarkan pengadilan tipikor. Ibaratnya, Jika ada tikus di lumbung padi, bukan berarti lumbung harus dibakar habis.

Munculnya vonis bebas pengadilan tipikor kuat ditengarai karena remuknya integritas para hakim tipikor, baik dari jenjang karir maupun adhoc. Di lain sisi, ada juga yang dipicu oleh buruknya kinerja penuntutan jaksa maupun penyidikan polisi. Akan tetapi, tetap saja hakim yang bertanggung jawab. Sebab, jalan terakhir proses peradilan ada di tangan para pengadil, bukan yang lain.

Integritas hakim tipikor yang roboh mesti ditegakkan kembali. Ruh integritas harus ditiupkan kembali ke hakim tipikor. Tugas meniupkan ruh ada di Mahkamah Agung. Tugas awal MA adalah dengan memeriksa para hakim tipikor yang sudah membebaskan terdakwa korupsi. MA mesti turun tangan. Jika memang ada indikasi hakim tipikor yang membebaskan terdakwa korupsi, maka MA wajib memberhentikannya. Pemberhentian ini tak bersifat opsional, melainkan fardhu ‘ain. Hukumnya wajib. Tak bisa ditawar.

Memberhentikan hakim tipikor yang nakal akan memberi dua dampak positif. Pertama, memudahkan penegak hukum memeriksa oknum hakim tipikor. Kedua, memberi pelajaran bagi hakim tipikor yang lain supaya jangan macam-macam. Jangan berkorupsi, jika tak ingin kehilangan jabatannya.

Selanjutnya, MA perlu membenahi dan mengawasi sistem rekrutmen hakim tipikor. Kasus Ramlan Comel, hakim tipikor Bandung, harus menjadi catatan. Berdasarkan data ICW, dahulu ia pernah ditetapkan sebagai terdakwa  kasus korupsi dana overhead PT Bumi Siak Pusako sebesar Rp 194.496 dollar Amerika Serikat atau setara Rp 1,8 miliar.

Bayangkan, alangkah fatalnya, hakim tipikor ternyata adalah mantan terdakwa korupsi. Tentu marwah pengadilan berada di titik nadhir. Jangan-jangan ini salah satu penyebab koruptor berani menyuap hakim. Pengadil dan yang diadili pernah menyandang status sama: mantan tersangka korupsi!

Pembenahan sistem rekrutmen hakim tipikor, mau tidak mau, mendesak dilakukan. Publik dan lembaga swadaya masyarakat harus diundang masuk untuk turut melakukan rekrutmen. Misalnya, dalam hal pelacakan (tracking) calon hakim tipikor. Indra pengawasan publik sudah lebih tajam melihat rekam jejak calon hakim. Dengan masuknya unsur publik, kasus Ramlan Comel diharapkan tidak terulang.

Setelah pemeriksaan internal MA dan pembenahan sistem rekrutmen hakim tipikor rampung dilakukan, langkah berikutnya adalah mengawasi kinerja hakim tipikor. tak ada kelirunya bagi MA untuk menggandeng lembaga penegakan hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta KY sebagai lembaga penjaga martabat hakim. Toeri sederhana mengatakan, semakin banyak lembaga pengawasan hadir, maka semakin kecil celah yang dimanfaatkan penjahat untuk mengeksekusi niat jahatnya.[]

–Hifdzil Alim, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s