Sampingan: Korupsi di Proyek Pemerintah

Opini, Kompas, 13 September 2011

Pengusaha hitam, sebagai penadah proyek pemerintah yang telah dipelintir oleh oknum pejabat pemerintah, berani bayar mahal untuk satu pekerjaan. Suap menjadi kata kunci yang maklum di dua belah pihak. Pendek kata, ada rupiah ada proyek. Maka, tak usah heran apabila dalam kasus Kemenpora dan Kemenakertrans para pejabat yang tertangkap tangan KPK menerima duit miliaran rupiah

Belum selesai persidangan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang yang melibatkan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah digelandang lagi pejabat yang melakukan suap di kementerian lain.

Kali ini dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

I Nyoman Suisnaya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, sedangkan Dadong Irbarelawan adalah Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan P2KT. Dua pejabat Kemenakertrans itu dicokok KPK ketika menerima duit Rp 1,5 miliar dari seorang pengusaha, Dharnawati, sebagai pemulus untuk mendapatkan proyek di 19 daerah seharga Rp 500 miliar.

Melihat kasus korupsi di Kemenpora dan Kemenakertrans, tampak jelas betapa proyek pemerintah rentan dikerumuni tindak pidana korupsi, khususnya suap-menyuap. Oknum pejabat dan pengusaha hitam sering berkongkalikong, mengakali proyek, demi memupuk kekayaan haram melalui kucuran dana proyek. Kocek tak halal yang didapatkan dari aksi melawan hukum itu pun besar. Ada uang tunai Rp 1,5 miliar di kasus Kemenakertrans dan lebih dari Rp 3,2 miliar di kasus Kemenpora.

Lalu apa pasal proyek pemerintah kerap dikerat koruptor? Suap-menyuap dalam proyek pemerintah sejatinya tak hanya berputar di tingkat pusat, tetapi di daerah pun ”sebelas-dua belas” alias proyek di daerah juga terjangkiti virus korupsi berupa suap. Meski aturan hukum telah mengemas tata cara mendapatkan proyek pemerintah (pusat dan daerah) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap saja banyak proyek pemerintah yang jatuh di kubangan korupsi.

Bertemunya kepentingan

Dalam proyek pemerintah, ada banyak duit negara yang disalurkan. Dana segar ini yang menggoda koruptor untuk ikut menggerogotinya. Seperti keju di atas nampan, tikus mencuri-curi celah dan kesempatan. Itulah sebabnya proyek pemerintah (pengadaan barang/jasa) di hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM pada triwulan ketiga dan keempat 2010 menempati kursi terfavorit sektor yang kerap dikorupsi.

Paling tidak ada tiga penyebab mudahnya proyek pemerintah disusupi koruptor. Pertama, dana sangat besar yang digelontorkan untuk mewujudkan proyek menjadi penggoda yang dahsyat untuk mengundang para koruptor. Sebut saja di kasus pembangunan wisma atlet, hampir lebih dari Rp 4 triliun anggaran disiapkan.

Kedua, jumlah dana yang besar tersebut ternyata dilengkapi dengan pengurusan rencana proyek pemerintah yang tak jelas dan tertutup. Penentuan persyaratan untuk mendapatkan proyek pun berada di genggaman pejabat pemerintah. Kekuasaan untuk menentukan syarat apa yang perlu dibawa oleh calon penawar proyek pemerintah (pengusaha atau asosiasi pengusaha) akhirnya dimonopoli sepihak oleh sang pejabat.

Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah berlaku seperti segerombolan dewa langit yang mengendalikan hujan. Kapan pun ia mau menurunkan hujan, pada musim kemarau atau hujan, ada di bawah titahnya. Sayangnya, kekuasaan dan kewenangan monopoli persyaratan itu tak dijalankan sebagaimana mestinya. Oknum pejabat pemerintah dan panitia pengadaan proyek barang/jasa pemerintah menjelma jadi koruptor yang mengatur ritme mengenai siapa mendapat apa.

Jeremy Pope dalam karyanya, Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System (Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, 2003: 382), menuliskan laku jahat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam mengakali proses pengadaan proyek pemerintah, seperti menyusun spesifikasi tertentu agar tender atau lelang dimenangi oleh pengusaha, asosiasi pengusaha, atau pemasok tertentu.

Di samping itu, merahasiakan informasi tender atau lelang, mengatakan ada keadaan mendesak sebagai alasan untuk menunjuk pengusaha tertentu sebagai pelaksana proyek, melanggar keharusan merahasiakan penawaran proyek, menyatakan pengusaha tak memenuhi standar atau kualifikasi, dan menerima suap adalah modus koruptif yang disediakan oleh pejabat pemerintah untuk mengendalikan siapa mendapat apa.

Ketiga, laku koruptif pejabat pengadaan proyek pemerintah ternyata di sisi yang lain bertemu dengan pengusaha hitam atau asosiasi pengusaha busuk. Di sela perjamuan dua pihak tersebut diselipkan juga kepentingan picik yang saling menguntungkan mereka. Kepentingan mereka berjumpa di simpang keuntungan yang dicapai dengan melawan hukum.

Pengusaha hitam, sebagai penadah proyek pemerintah yang telah dipelintir oleh oknum pejabat pemerintah, berani bayar mahal untuk satu pekerjaan. Suap menjadi kata kunci yang maklum di dua belah pihak. Pendek kata, ada rupiah ada proyek. Maka, tak usah heran apabila dalam kasus Kemenpora dan Kemenakertrans para pejabat yang tertangkap tangan KPK menerima duit miliaran rupiah.

Usut ke atas

Struktur pejabat pemerintah yang mengatur pengadaan proyek pemerintah dibentuk berjenjang. Dalam Perpres No 54/ 2010 Pasal 7 Ayat (1) disebutkan, dari atas ke bawah ada pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP)/pejabat pengadaan, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Pejabat di tingkat bawah mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil kegiatannya ke pejabat di atasnya. Hal ini dimungkinkan karena pola akuntabilitas pejabat pemerintah dalam struktur pengadaan proyek pemerintah bergerak dari atas ke bawah. Di bagian ini, agak mustahil pejabat di tingkat atas tak tahu-menahu ketika ada kecurangan yang dilakukan pejabat di bawahnya dalam persiapan, pengelolaan, sampai pengawasan proyek pemerintah.

Tentunya pemeriksaan kasus suap di Kemenpora dan Kemenakertrans tak boleh hanya berhenti di para tersangka yang tertangkap tangan. Merunut pada pola akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah yang bergerak dari bawah ke atas dan struktur pejabat pengadaan proyek yang atas-bawah, kemungkinan besar uang suap di proyek pemerintah tak hanya dinikmati oleh pejabat rendahannya, tetapi juga atasannya.

Mengusut pemeriksaan kasus suap sampai pejabat di tingkat atas sekaligus penting sebagai aksi bahwa tak ada pandang bulu dan tak ada tebang pilih dalam memberantas koruptor.

Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s