Sampingan: Mengadili (Tanpa) Nazaruddin

Opini, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2011

Harus selalu diingat, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan gesekan politik ini yang seharusnya menjadi pokok bahasan, melainkan bagaimana membongkar dugaan korupsi di pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Gesekan antarpolitisi Partai Demokrat itu adalah urusan peripheral bukan substansial. Itu urusan kecil, bukan utama

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan M. Nazaruddin sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Ketua KPK, Busyro Muqoddas, memastikan status itu di Yogyakarta (30/6/2011). Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasca-penetapan ini, Nazaruddin “bernyanyi” melalui blackberrynya. Dia menegaskan peran Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng, dan Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Keduanya kebetulan adalah kader Partai Demokrat. Politisi lainnya yang namanya dicatut Nazaruddin adalah Angelina Sondakh dan Mirwan Amir (Partai Demokrat) serta Wayan Koster (PDIP).

Menurut Nazaruddin, ada duit Rp 16 miliar yang siap dibagi-bagi. Rp 9 miliar untuk anggota DPR dan 7 miliar untuk tim sukses Anas Urbaningrum. “Nyanyian” tersangka Nazaruddin ini begitu keras sampai mungkin memerahkan telinga politisi, khususnya bagi mereka yang disebut namanya.

Di sisi yang lain, nyanyian Nazaruddin dinilai sebagai tuduhan bohong. Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menyatakan, tuduhan Nazaruddin itu hanya BBM alias “bohong-bohong melulu”. Nyanyian itu sekadar supaya dirinya mendapatkan gelar pahlawan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Tampaknya penetapan mantan bendara Partai Demokrat itu sebagai tersangka mengakibatkan gesekan keras di dalam internal partai. Nuansa politik yang lahir dari kasus suap pembangunan wisma atlet sepertinya tak dapat dihindari. Perang nyanyian (informasi) bakal sering terjadi.

Namun, harus selalu diingat, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan gesekan politik ini yang seharusnya menjadi pokok bahasan, melainkan bagaimana membongkar dugaan korupsi di pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Gesekan antarpolitisi Partai Demokrat itu adalah urusan peripheral bukan substansial. Itu urusan kecil, bukan utama.

Untuk menghindari imbas gesekan politik yang tak perlu, paling tidak ada dua hal yang harus dipikirkan. Pertama, apakah Nazaruddin pulang (dipulangkan) ke Indonesia pascapenetapan status barunya? Kedua, kalaupun tidak bisa pulang, lalu langkah apa yang harus diambil untuk menuntaskan dugaan kasus korupsinya?

Peradilan In Absentia

Pertanyaan pertama di atas muncul karena belajar dari kasus Nunun Nurbaeti, tersangka dalam kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini, Nunun tidak berhasil dipulangkan ke Indonesia. Kasus travel cheque tersebut meski sudah memvonis 26 tersangka yang berasal dari politisi, tetapi siapa penyuap dan penghubungnya tidak jelas. Kasus ini tak terang.

Jangan-jangan penetapan tersangka kepada Nazaruddin akan berakhir sama dengan penetapan tersangka Nunun, yang setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak jelas ujung pangkalnya.

Untuk mencegah terjadinya hal demikian, agaknya KPK harus bekerja ekstra-keras. Pada bagian ini, ketimbang para politisi, khususnya dari Partai Demokrat, bersitegang dan melakukan gesekan politik, akan lebih baik jika membantu KPK mengungkap keberadaan Nazaruddin. Minimal memberitahukan alamat sementara Nazaruddin. Bukankah Partai Demokrat pernah membentuk tim untuk bertemu Nazaruddin di Singapura?

Selanjutnya, kalaupun usaha memulangkan Nazaruddin gagal, KPK tak boleh patah arang. Sebaiknya diadakan peradilan in absentia untuk Nazaruddin (juga untuk Nunun Nurbaeti). Hukum menjamin peradilan tanpa hadirnya terdakwa, sepanjang tidak ada perlawanan dari pihak terdakwa.

Peradilan digelar meski Nazaruddin (maupun Nunun Nurbaeti) tidak hadir di persidangan. Jaksa KPK harus mendalilkan Pasal 12 UU dengan ancaman maksimalnya, pidana penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. Tidak hanya pendalilan tuntuan maksimal, tetapi juga perlu memasukkan rumusan perampasat aset Nazaruddin (dan Nunun Nurbaeti). Perampasan aset ditujukan sebagai efek jera bagi koruptor.

Dengan tidak hadirnya para tersangka, proses peradilan akan lebih mudah, karena tidak ada pembelaan dari para terdakwa. Kecuali kalau mereka menitipkan pembelaannya melalui kuasa hukumnya atau melawan setelah vonis diketok. Sekaligus, ini sebagai peringatan bagi para tersangka korupsi, jika ingin membela dan menyelamatkan diri dan hartanya, jangan coba-coba berdiam di negeri orang.

–Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s