Sampingan: Membubarkan KPK Ad-Hoc

Wacana, Suara Merdeka, 11 Agustus 2011

Jika tidak ada kata Ad-Hoc dalam UU KPK, bagaimana bisa menyimpulkan KPK adalah lembaga Ad-Hoc. Tafsir apa yang begitu hebat mengajarkan bahwa KPK adalah lembaga Ad-Hoc, padahal tidak dijumpai satupun kata Ad-Hoc di dalam aturan hukumnya

Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dibubarkan. Itulah salah satu rekomendasi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (SM, 8/8/2011). Menurut LSI, karena berposisi sebagai lembaga ad-hoc, dan ada indikator yang kuat, maka bisa saja sewaktu-waktu KPK dibubarkan.

Bentuk indikator itu misalnya, indeks persepsi korupsi (IPK). IPK Indonesia saat ini masih 2,8. Apabila nanti IPK Indonesia ditingkatkan, hingga mencapai 9,3 seperti Singapura, maka KPK dapat dibubarkan.

Rekomendasi LSI tersebut mengundang tanda tanya besar. Benarkah KPK adalah lembaga ad-hoc, yang oleh karenanya sewaktu-waktu dapat dibubarkan? Saya mempunyai pendapat agak berbeda mengenai KPK yang diposisikan sebagai lembaga Ad-Hoc.

KPK dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang disahkan Presiden pada tanggal 27 Desember 2002. UU KPK ini adalah perintah dari Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Mulai berlakunya UU 31 Tahun 1999 adalah sejak diundangkannya, yakni pada tanggal 16 Agustus 1999.

Kalau boleh jujur, bila ditentukan paling lambat masa dua tahun adalah masa akhir pembentukan KPK, sebenarnya UU KPK lahir prematur. Sebab, tidak sesuai dengan hari perkiraan lahirnya. Perintah UU yang menyatakan harus dua tahun lahir sejak 16 Agustus 1999 adalah maksimal tanggal 16 Agustus 2001, bukan 27 Desember 2002.

Secara tata formil peraturan perundang-undangan, UU KPK mengalami cacat karena tidak memenuhi perintah undang-undang. Akan tetapi, meski cacat, KPK tidak terpengaruh. KPK tetap lahir dan bergerak melakukan pemberantasan korupsi.

Pada bagian menimbang huruf a UU KPK, dikatakan, pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini belum optimal, oleh karena itu perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

UU KPK diterbitkan di pengujung tahun 2002. Artinya, KPK saat ini berusia lebih dari 7,5 tahun. Kala itu, ada hasrat yang kuat untuk memberantas korupsi. Sebab, korupsi menjadi benalu dalam usaha melakukan pembangunan nasional. Korupsi mengjangkit di banyak lembaga pelayanan publik. Di samping mewabahnya tindak pidana korupsi, ternyata lembaga pemerintah yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi tak kunjung bekerja secara efektif dan efisien. KPK mutlak dibutuhkan kehadirannya.

Bukan Ad-Hoc

Untuk menjamin agar KPK efektif dan efisien melakukan pemberantasan korupsi, maka hukum menentukan KPK menjadi lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Jaminan tersebut menjadi tanda pentingnya keberadaan KPK.

KPK harus diamankan dari kepentingan politik, kekuasaan ekonomi, atau intervensi macam apapun yang bisa menyusup ke KPK. Sekali lagi, untuk kepentingan inilah, maka KPK dibentuk independen.

Sependek saya membaca UU KPK, tidak ada satupun pasal atau ayat dalam UU KPK yang menyebutkan KPK sebagai lembaga Ad-Hoc. Apakah saya yang keliru membuka halaman di UU KPK sehingga tak menemukan kata Ad-Hoc. Saya ulangi sekali lagi, tak ketemu. Sekali lagi, tetap tidak ketemu.

Lalu, dari mana dasarnya mengatakan KPK adalah lembaga Ad-Hoc. Dan lebih parah lagi, oleh karenanya, bisa dibubarkan.

Dalam UU KPK, lembaga pemberantasan korupsi ini adalah lembaga negara independen, yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika tidak ada kata Ad-Hoc dalam UU KPK, bagaimana bisa menyimpulkan KPK adalah lembaga Ad-Hoc. Tafsir apa yang begitu hebat mengajarkan bahwa KPK adalah lembaga Ad-Hoc, padahal tidak dijumpai satupun kata Ad-Hoc di dalam aturan hukumnya.

Terakhir, sebuah lembaga pemberantasan korupsi akan bekerja lebih giat kalau kita, rakyat, mendukungnya. Dukungan itu dimulai dengan membubarkan keyakinan dalam diri kita bahwa KPK adalah lembaga Ad-Hoc—yang oleh karenanya bisa dibubarkan. Dan itu adalah selemah-lemahnya dukungan.

–Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s