Sampingan: Habis Gelap Terbit Gelap

Wacana, Suara Merdeka, 26 Juli 2011

Setiap penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan politik, selalu saja muncul fakta dan intrik. Diantara keduanya hampir sulit dibedakan

Muhammad Nazaruddin kembali melontarkan keterangan terkait dugaan kasus suap di pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Berdasarkan wawancara dengan pewarta Metro TV (19/7/2011), dia menuding duit dari pembangunan wisma atlet mengalir ke Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menambahkan, ada duit Rp 50 miliar yang diterima Anas dari proyek Ambalang.

Selain itu, Nazaruddin menyebut bahwa pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan M. Jasin, adalah teman Anas. Bahkan, Chandra Hamzah pernah bertemu dengan Anas untuk mengatur skenario pemilihan pimpinan KPK. Jadi, ada semacam kontrak tak tertulis untuk mengamankan pemilihan pimpinan KPK yang dibarter dengan tidak diperiksanya Anas.

Menanggapi tudingan Nazaruddin itu, Anas berstatemen bahwa Nazaruddin sedang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak suka padanya dan ingin menjatuhkannya. Ada kelompok politik tertentu yang ingin merantasi partai bentukan SBY tersebut.

Bagi penulis, informasi yang disampaikan Nazaruddin ini menandakan gelap telah datang ke kasus suap pembangunan wisma atlet. Gelap karena kasus yang sudah mencokok tiga tersangka tersebut, Wafid, Mindo, dan Idries, telah melebar ke ranah politik. Antarpolitisi Partai Demokrat saling menjatuhkan. Lalu siapa yang benar? Siapa pula yang bersalah?

Setiap penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan politik, selalu saja muncul fakta dan intrik. Diantara keduanya hampir sulit dibedakan. Kadangkala informasi yang mengambang di permukaan yang boleh jadi adalah fakta kemudian dipelintir dan dianggap sebuah rumor, gosip. Begitu sebaliknya, sebuah intrik dikemas sedemikian rupa seakan-akan itu adalah fakta.

Masih ingat kasus Bank Century? Dalam kasus yang konon merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 6,7 miliar itu muncul fakta dan intrik yang bergerak bergantian.

Misalnya, motivasi menetapkan bailout untuk Bank Century kabarnya tidak untuk menyelamatkan bank tersebut. Sebab, pada saat yang sama, ada Bank Indover, bank milih pemerintah Indonesia yang berada di Belanda dengan mudah diputuskan untuk ditutup (Aditjondro, 2011: 104; Soesatyo, 2010: 19). Tidak dibailout. Toh, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada guncangan ekonomi di Indonesia. Ini fakta.

Namun, fakta itu dipelintir melalui pendapat ekonomi-perbankan yang sektoral. Bank Indover tidak lebih membutuhkan suntikan dana dari pada Bank Century. Alhasil, penyertaan modal sementara dikucurkan negara untuk Bank Century.

Kemudian, Bank Century dianggap sebagai bank gagal yang berdampak sistemik bagi ekonomi makro yang jika disuntik dengan dana talangan, maka akan menjadi bank sehat dan asetnya bisa dijual untuk menutupi duit negara yang sudah dikeluarkan. Ini rumor.

Faktanya, seperti testimoni mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah pada 2 November 2009, merger Bank Century sedari awal sudah bermasalah (Aditjondro, 2011: 104; tempointeraktif, 21/12/2009; kontan.co.id, 16/12/2009). Dan kalaupun disuntik, bank yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara itu tetap tidak akan sehat. Asetnya akan rugi dijual serta tidak akan menutup duit negara.

Aktor Intelektual

Simpang siur antara fakta dan rumor maupun intrik dalam kasus penyertaan modal sementara dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Century, membuat kasus yang dulu sangat menyita perhatian publik tersebut, tak kunjung beres sampai sekarang. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas bailout Bank Century tidak diketahui. Penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, bersuara sama bahwa belum ditemukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Kasus ini gelap.

Agaknya, kasus Nazaruddin dan suap pembangunan wisma atlet, bakal bernasib sama. Saat ini kita merasakan, minimal bagi penulis, bahwa gemuruh kasus ini sudah seperti kasus Bank Century. Ada saling serang di antara politisi. Bedanya, kalau di kasus Bank Century, perang politik terjadi antara Partai Demokrat dengan partai di luarnya. Sedangkan di kasus Nazaruddin, terjadi antaranggota Partai Demokrat.

Jika demikian, percayalah bahwa kasus Nazaruddin tak akan terbongkar sama sekali. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum (bukan secara politik), dan aktor intelektual (intelectual dader) di suap pembangunan wisma atlet tidak akan ditemukan. Kasus ini juga akan gelap.

Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menghadirkan terang, kecuali KPK mengurai kasus ini secara hukum dan tidak terjebak pada ranah politik. Biarlah para politisi bercericau. Tetapi KPK harus maju terus. Caranya dimulai dengan menelusuri BBM Nazaruddin dan menghadirkannya ke Indonesia. Ini harus cepat dilakukan. Jika tidak, pasti habis gelap akan terbit gelap lagi.

–Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s