Sampingan: Menjerakan Pengadil Nakal

Opini, Kompas, 10 Juni 2011

Tes demi mendapatkan calon pengadil yang bersih hanyalah untuk memenuhi kerangka formil belaka. Proses penerimaan dilakukan sejak awal sampai akhir. Akan tetapi, kursi calon hakim menjadi komoditas menggiurkan dari oknum panitia seleksi. Tiket kereta penjatuh sanksi sudah dipasarkan jauh hari. Daftar calon penumpangnya telah terpenuhi.

Dunia peradilan negeri ini dirudung kelam. Satu lagi pengadilnya terjerumus ke jurang nista tindak pidana korupsi. Hakim Syarifuddin Umar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap proses kepailitan perusahaan garmen PT Skycamping Indonesia (PT SCI). Uang 116.128 dollar Amerika Serikat, 245.000 dollar Singapura, 20.000 yen, 12.600 riel Kamboja, dan Rp 392 juta menjadi bukti keterlibatan si hakim (Kompas, 6/6).

Tertangkapnya Hakim Syarifuddin menambah lagi deretan pengadil nakal yang menjatuhkan diri pada kubangan korupsi. Sebelumnya, ada tiga hakim yang sudah divonis bersalah. Hakim Ibrahim, pengadil di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dijatuhi sanksi 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 300 juta dari Adner Sirait, pengacara PT Sabar Ganda (Kompas, 3/8/2010).

Hakim Mustadi Asnun, pengadil pada Pengadilan Negeri Tangerang atas dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan karena menerima suap dalam pembebasan Gayus Tambunan (Kompas, 9/12/2010). Kemudian, Hakim Herman Alossitandi, pengadil pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terlibat pemerasan pada kasus korupsi Jamsostek, Januari 2006, dipidana 4,5 tahun.

Tampaknya, dihukumnya para pengadil nakal sebelum Hakim Syarifuddin tak membuat jera dirinya. Hingga ia berani terima suap. Kasus tertangkap tangannya hakim memutar otak kita memikirkan, apa yang keliru dengan hakim kita, hingga mereka korup, menukar keadilan dengan uang dan sejumlah kemewahan?

Mafia Peradilan

Kemungkinan besar ada tiga sebab utama yang membuat oknum hakim masuk dalam lingkaran setan korupsi. Pertama, pola rekrutmen calon hakim yang tidak transparan dan tak akuntabel. Banyaknya rumor yang berkembang di khalayak mengenai rekayasa penerimaan calon hakim bukanlah hal baru.

Tes demi mendapatkan calon pengadil yang bersih hanyalah untuk memenuhi kerangka formil belaka. Proses penerimaan dilakukan sejak awal sampai akhir. Akan tetapi, kursi calon hakim menjadi komoditas menggiurkan dari oknum panitia seleksi. Tiket kereta penjatuh sanksi sudah dipasarkan jauh hari. Daftar calon penumpangnya telah terpenuhi.

Rekrutmen calon hakim seperti ini sukses secara aturan, namun gagal secara substansi. Sehingga tak didapatkan hakim yang kompeten, berprinsip, serta membela keadilan. Akhirnya, ketika calon hakim benar-benar menjadi hakim, usaha apapun dilakukan untuk mengembalikan modal yang tadi dikeluarkan. Uang suap adalah cara cepat mendapatkan kembali harta yang disetor di awal.

Kedua, mafia peradilan membuat sistem untuk menjaga agar hakim tetap bersih tidak bekerja. Pada bagian ini, aktor mafia peradilan tidak hanya didominasi oknum hakim. Oknum lainnya, mulai dari kalangan penyelidik, penyidik, penuntut, maupun penasehat hukum mementaskan panggung bersama untuk mengatur hasil persidangan.

Misalnya, di lingkup peradilan pidana, kerja mafia peradilan dilakukan hampir di tiap bagian. Dalam buku Menyingkap Tabir Mafia Peradilan (Danang Widoyoko, ed., 2002: 120). Sejak kasus masuk untuk mendapatkan nomor register, rupiah harus dirogoh untuk mendapatkan nomor awal agar kasus segera disidangkan.

Pada tahap sidang, pengacara menghubungi panitera agar dihubungkan dengan hakim yang “favourable” memenangkan kasusnya. Kadang kala, pengacara menghubungi langsung ketua pengadilan untuk menunjuk sendiri majelis hakim yang diyakini kuat menguntungkan kasusnya. Selanjutnya, di saat putusan, vonis dapat diatur melalui jaksa atau memesan pada ketua majelis hakimnya.

Kadang perkara disidangkan secara marathon. Terlihat pada barang bukti, saksi, pertanyaan, dan jawaban jaksa terhadap terdakwa yang sudah disusun sedemikian rupa.  Hingga bahasa “uang capek” muncul di luar persidangan sebagai imbalan pada kasus dengan posisi hukum terdakwa yang kuat.

Ketiga, fungsi pengawasan terhadap para pengadil agak gagal diperankan oleh lembaga pengawas. Rendahnya mutu pengawasan kemungkinan besar dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis antara lembaga pengawas dengan yang diawasi. Boleh jadi, perkara gugatan 38 hakim agung atas fungsi pengawasan Komiai Yudisial (KY) pada 2006 membuatnya sedikit pincang dalam mengawasi perilaku hakim.

Koordinasi

Menjera pengadil nakal adalah masalah serius yang patut dipikirkan. Paling tidak ada tiga cara untuk menghukum para oknum hakim agar tak memperjualbelikan hukum.

Pertama, pola rekrutmen calon hakim yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan tinggi harus mengikutsertakan partisipasi publik. Pengawasan dari masyarakat menjadi salah satu pilar utama agar tercipta transparansi rekrutmen calon hakim.

Kedua, sepertinya rencana untuk membentuk KY perwakilan di setiap provinsi menjadi penambah daya untuk mengawasi perilaku para hakim. Lagipula, dengan KY di daerah, maka mendekatkan mata pengawasan terhadap perilaku hakim yang sebelumnya tidak termonitor oleh publik Kerjasama antara KY, MA, dan masyarakat diyakini mampu menahan laju perilaku para hakim yang menyimpang dan koruptif.

Ketiga, menjera para pengadil nakal tak boleh berhenti hanya pada satu orang. Sebab, kecil kemungkinan pengadil nakal bermain sendirian. Sebagaimana laku mafia peradilan, banyak pemain menaruh kartu di atas meja hijau. Pada titik ini, harapan yang tinggi disematkan ke pundak KPK, kejaksaan, serta kepolisian agar berkoordinasi dengan MA dan KY, serta dukungan dari laporan publik, untuk memeriksa dan menindak tegas para pengadil nakal, tanpa terkecuali. Bila demikian, niscaya menjera pengadil nakal akan menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi para hakim untuk tak bermain api dalam memutuskan keadilan.

Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s