Sampingan: Bendera Putih Partai Demokrat

Wacana, Suara Merdeka, 16 Juni 2011

Tim yang datang ke Singapura pasti mengetahui di mana alamat sementara Nazaruddin tinggal. Pemberian informasi alamat tersebut akan membantu dan memudahkan KPK menjemput Nazaruddin

Usaha internal Partai Demokrat menghadirkan M. Nazaruddin, mantan bendahara umumn partai, tampaknya bakal pelik. Ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hafsah, menegaskan partai tidak mampu dan tidak memiliki kapasitas menghadirkannya dalam proses hukum (SM, 14/6/2011). Tim bentukan partai yang datang ke Singapura tidak dirancang untuk menjemput Nazaruddin. Kedatangan tim hanya untuk menghimbau agar si mantan pengelola uang partai itu mau pulang ke tanah air.

Agaknya partai yang berada di bawah naungan SBY ini sudah menyerah-kalah dalam usaha memulangkan kadernya yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Akankah “bendera putih” tanda bertekuk lutut pantas dilemparkan ke Partai Demokrat?

Pemandangan “menyerah” ini sangat berkebalikan dengan sikap awal partai ketika gonjang-ganjing berita Nazaruddin pergi ke negeri singa ramai di media massa. Kala itu, pimpinan partai berjanji sekuat tenaga untuk memulangkan Nazaruddin. Tim penjemputan dibentuk. Tak berselang lama, ternyata tim kembali dengan tangan kosong. Hasil ini menjadi pertanda kuat bahwa kecil kemungkinan Nazaruddin mau balik ke Indonesia.

Kegagalan tim Partai Demokrat membujuk Nazaruddin agar pulang menciptakan kerugian yang amat besar. Potensi rendahnya perolehan suara partai pada pemilihan umum mendatang akan susah dihindari.

Ketika dicopot dari jabatan struktural partai, Nazaruddin tidak dipecat sebagai kader partai. Pencopotan kader yang diduga terkait tindak pidana korupsi tanpa disertai pemecatan dari keanggotaan partai adalah sebuah blunder.

Artikel penulis, “Resiko Blunder Partai Demokrat” (SM, 26/05/2011) memberikan gambaran di mana letak blunder itu akan menimbulkan efek sangat serius terhadap elektabilitas (keterpilihan) partai pada pemilihan umum 2014. Yang lebih parah lagi¸ publik akan bertanya lantang dengan menyangka, adakah Nazaruddin punya informasi mengenai kebobrokan partai sehingga ia tak dipecat? Pertanyaan ini secara tidak langsung mempengaruhi pemilih ketika mencontreng di bilik suara.

Di samping potensi rendahnya perolehan suara partai, kegagalan tim Partai Demokrat memulangkan Nazaruddin, secara tidak langsung bakal mencoreng nama baik partai yang selama ini mengkampanyekan sikap dan kebijakan antikorupsi. Citra bersih yang sudah dibangun lama, luluh lantak berantakan. Sebuah akibat yang seharusnya dihindari partai.

Cara Lain

Katakanlah Partai Demokrat gagal memulangkan Nazaruddin. Tim kembali dengan tangan hampa. Dan, bendera putih dikibarkan sebagai tanda menyerah. Akan tetapi, bendera putih tak boleh jatuh untuk kedua kali. Ada cara lain yang bisa dilakukan oleh petinggi partai untuk menghadirkan Nazaruddin.

Ketua Departemen Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Demokrat M. Jafar Hafsah menegaskan bahwa KPK lah lembaga hukum yang mampu dan mempunyai alat dan dijamin undang-undang untuk menghadirkan Nazaruddin (SM, 14/06/2011). Dengan pernyataan ini, adalah wajib bagi pimpinan Partai Demokrat, khususnya tim yang pernah mendatangi Nazaruddin ke Singapura, secara individual dan sebagai anggota masyarakat, membantu usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur peran serta masyarakat dalam Bab V, Pasal 41 ayat (1), bahwa masyarakat dapat berperan serta dan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini diperkuat kembali pada Pasal 41 ayat (3). Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab mencegah dan memberantas korupsi.

Tim yang datang ke Singapura pasti mengetahui di mana alamat sementara Nazaruddin tinggal. Pemberian informasi alamat tersebut akan membantu dan memudahkan KPK menjemput Nazaruddin.

KPK sudah memanggil Nazaruddin untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. KPK juga memanggilnya terkait kasus revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (Dirjen PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007. Atas dua panggilan itu, dia tak datang memenuhi (SM, 14/06/2011).

Terakhir, penting untuk menjaga bendera putih tidak jatuh lagi di hadapan Partai Demokrat, agar partai ini tetap di garda depan pemberantasan korupsi. Maka, tak ada kelirunya jika fungsionaris partai membantu KPK memeriksa kadernya yang tersangkut dugaan korupsi, walau sekadar informasi mengenai alamat tinggal sementara.

Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s