Sampingan: Korupsi Rp 25 Juta, Boleh?

Wacana, Suara Merdeka, 30 Maret 2011

Penghentian penuntutan tindak pidana korupsi pada kerugian negara Rp 25 juta akan sangat bermasalah pada bagian korupsi yang disebabkan oleh keserakahan. Agak susah membayangkan, ketentuan Pasal 51 rancangan perubahan UU Tipikor itu, tidak disiasati oleh koruptor

ADA yang patut diperkarakan terkait dengan draf rancangan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diserahkan pemerintah ke DPR, salah satunya ketentuan Pasal 51. Pasal itu menyebutkan, ‘’Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp 25 juta dengan ketentuan terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara’’.

Dengan tafsir gramatikal, ketentuan ini dapat dimaknai bahwa perbuatan korupsi sampai batas Rp 25 juta dan cukup terbukti nantinya bakal diampuni sepanjang terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan duit yang dikorupsi itu ke kas negara. Pasal ini adalah masukan baru yang belum ada sebelumnya, baik di UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun perubahannya, UU Nomor 20 Tahun 2001. Sepintas, boleh jadi aturan ini baik diterapkan sebab koruptor kelas teri tidak membuat sesak penjara. Hal ini berarti mengurangi anggaran negara terhadap kebutuhan biaya makan dan fasilitas lainnya di penjara.

Selain itu, penumpukan penanganan kasus korupsi juga terkurangi. Penyelidik dan penyidik dapat fokus ke kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik. Proses peradilan juga akan lebih khusus menangani korupsi big fish sehingga diperoleh kualitas pemidanaan kasus korupsi.

Modus

Namun, pengampunan bagi perbuatan korupsi kecil juga menimbulkan masalah. Ketakutannya adalah ketentuan angka Rp 25 juta dimanfaatkan untuk memecah perbuatan korupsi. Koruptor dengan modus tertentu akan membagi kasusnya ke tingkat kerugian maksimal Rp 25 juta. Jika nasib lagi mujur, tidak diketahui oleh orang lain ataupun penegak hukum, perbuatan korupsinya akan dilanjutkan dengan terus memecah kerugian negara pada angka maksimal Rp 25 juta.

Kalaupun ketahuan dan terbukti, langkah seribunya adalah meminta maaf dan mengakui kesalahannya di persidangan, serta cepat mengembalikan duit itu ke kas negara. Artinya, modus memecah kasus pada angka maksimal Rp 25 juta akan menjadi tren baru tindak pidana korupsi. Selain itu, juga berisiko ‘’menciptakan’’ koruptor kecil di setiap sektor.

Secara garis besar, penyebab tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua. Pertama; korupsi karena kebutuhan (corruption by needs). Contohnya, pegawai rendahan mengutil sedikit duit dari sisa pembelian alat tulis kantor untuk menambah biaya pendidikan anaknya.

Untuk korupsi karena kebutuhan, wajar ada alasan pemaaf. Namun bentuk pemaafan itu tidak dengan penghentian penuntutan atau menghilangkan proses peradilan terhadapnya. Cara lain untuk memberikan maaf dapat dengan meringankan tuntutan pidananya. Cara lain lain misalnya, menghukum koruptor kelas ini dengan rupa-rupa kerja sosial. Misalnya, memberikan semacam vonis menyapu jalan yang lamanya sama dengan ancaman pidana minimal yang dituntutkan kepadanya. Intinya, jangan membebaskan koruptor.

Kedua; korupsi karena keserakahan (corruption by greeds).  Korupsi seperti ini biasanya disebabkan oleh sifat tamak, gaya hidup glamour, dan gengsi sosial. Permisalannya adalah kepala desa atau sekretaris desa yang sudah digaji negara tetap saja menggarong APBDes yang diperuntukkan pembangunan jembatan desa.

Koruptor yang muncul karena sifat serakah harus dihukum seberat-beratnya karena koruptor dari kalangan ini menjadi sumber masalah jika tidak dijerakan, serta menjadi preseden buruk bila dilepaskan. Apalagi jika sampai memengaruhi orang lain melakukan kejahatan serupa.

Penghentian penuntutan tindak pidana korupsi pada kerugian negara Rp 25 juta akan sangat bermasalah pada bagian korupsi yang disebabkan oleh keserakahan. Agak susah membayangkan, ketentuan Pasal 51 rancangan perubahan UU Tipikor itu, tidak disiasati oleh koruptor. Hingga saat ini belum ada jaminan kuat bahwa korupsi di negeri ini dilakukan bukan karena keserakahan.

Pendek kata, Pasal 51 draf perubahan UU Tipikor hasil rancangan pemerintah harus ditolak karena belum atau bahkan tidak tepat diterapkan dalam kondisi hukum dan sosial kemasyarakatan yang masih karut-marut seperti sekarang. Penolakan itu sebagai bukti bahwa republik ini masih serius memberantas korupsi.

— Hifdzil Alim, peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s