SBY dan Perang Mafia Pajak

OPINI, Kompas, 31 Januari 2011 (NP)

Kasus mafia pajak dapat cepat dibongkar, jalur pembongkarannya harus diubah ke jalur hukum. Jalur politik telah sesak dengan barter kepentingan. Kasus Bank Century cukuplah jadi pelajaran. Pada bagian ini, ada atau tidaknya usulan angket mafia perpajakan tak lagi urgen

 

THE politics is who gets what, when and how (Harold D. Laswell: 1936). Politik adalah soal siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Itulah aksioma tentang politik yang diperkenalkan Laswell. Bicara politik, berbicara kekuasaan dan serba-serbinya.

Kepentingan politik (kekuasaan) dapat memadamkan niat membongkar kasus korupsi. Tujuh anggota fraksi Partai Demokrat (PD) mencabut usulan hak angket kasus mafia perpajakan (Kompas, 27/1). Pimpinan DPR mengembalikan usulan hak angket karena tak memenuhi ketentuan administrasi. Berdasarkan peraturan tata tertib DPR, angket harus diusulkan minimal oleh 25 anggota.

Sebelumnya, Senin (24/1), 30 anggota setuju mengusulkan hak angket untuk kasus mafia perpajakan kepada pimpinan DPR. Namun, pada detik terakhir, tujuh anggota fraksi PD menarik usulannya atas  permintaan fraksi.

Dalam pengajuan usul hak angket, memang tidak ada aturan yang melarang anggota membatalkan usulnya. Tetapi, tatkala penarikan usulan itu ternyata dilakukan mendadak dan mepet, atas kasus yang menyita perhatian publik, yang strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka akan menyembulkan syak-wasangka.

Transaksi Politik

Prasangka paling sederhana atas penarikan usul angket tersebut adalah transaksi politik sedang berlangsung dalam penuntasan kasus mafia perpajakan. Kepentingan politik (kekuasaan) sedang dibarterkan.

Perpolitikan di negeri ini pernah menyuguhkan pentas transaksi politik. Ambil contoh, kasus Bank Century. Kasus yang ditengarai merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu hingga kini tak kunjung mencapai episode akhir. Malah, ada kesan dipetiemaskan.

Awalnya panitia khusus (pansus) bentukan DPR getol melakukan pemeriksaan politik dengan memanggil semua saksi dan ahli, menelaah semua dokumen yang berkaitan dengan penyelamatan Bank Century. Salah satu motor penggerak pansus adalah Partai Golkar (PG). Hasilnya, pada 3 Maret 2010, 325 anggota DPR di sidang paripurna bersepakat bahwa ada indikasi pelanggaran hukum dalam kebijakan penyertaan modal sementara dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Century.

Setelah riuh pansus Bank Century usai, desakan DPR agar penggunaan dana Rp 6,7 triliun itu diusut secara hukum menumpul. Indikasinya kentara tatkala mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani didepak dari kursinya. Meski dibantah, faktanya gerak PG melambat pasca (di)keluar(kan)nya Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Transaksi politik (kekuasaan) membuahkan hasil.

Tak hanya itu, transaksi politik juga membuat proses hukum tiarap. Kasus Bank Century lamat-lamat mulai meredup. Apalagi, bagai koor, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan KPK, bersuara sama: belum ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century.

Tampaknya, kasus mafia pajak juga akan mengalami nasib yang sama dengan kasus Bank Century. Kasus ini tidak akan rampung. Siapa aktor yang bercokol di balik tirai mafia hukum tidak akan terlihat. Transaksi politik membungkusnya dengan rapat. Penarikan usul angket anggota PD itu menjadi pertanda.

Mengubah Jalur

Di lihat dari sudut pandang politik, kasus mafia perpajakan sangat susah dibongkar. Sekretariat gabungan, forum koalisi partai politik pendukung pemerintah, berpotensi menjadi penghambat. Beberapa perusahaan besar yang sedang diselidiki penegak hukum atas dugaan pengemplangan pajak menjadi bagian dari salah satu pimpinan teras partai politik anggota setgab.

Pendapat Laswell terang mengutarakan, politik berbicara mengenai kekuasaan. Artinya, segala kasus korupsi besar, akan bisa dikecilkan dalam meja perbincangan politik. Terlebih, apabila setiap subjek politik memegang kartu As subjek lainnya. PD mendorong penuntasan kasus mafia pajak, sedang PG mendesak penyelesaian kasus Bank Century. Padahal PD dan PG duduk bersama di setgab. Asumsinya, keduanya harus saling menjaga kekuasaan.

Mau tak mau, supaya kasus mafia pajak dapat cepat dibongkar, jalur pembongkarannya harus diubah ke jalur hukum. Jalur politik telah sesak dengan barter kepentingan. Kasus Bank Century cukuplah jadi pelajaran. Pada bagian ini, ada atau tidaknya usulan angket mafia perpajakan tak lagi urgen.

Keberhasilan dalam menempuh jalur hakum ditentukan oleh dua kunci. Pertama, kemauan pemimpin. Kemauan ini harus kongkrit, tidak boleh sekadar memenuhi formalitas sebagai seorang pimpinan. Terlebih, hanya untuk pencitraan.

Dua belas instruksi yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menanggapi kasus mafia perpajakan (17/1), harus dikawal dengan sungguh-sungguh olehnya sendiri. Jangan sampai instruksi itu menjadi “macan kertas”. Kemauan pemimpin juga penting ditunjukkan dengan mengkondisikan setgab agar mendukung penuntasan kasus mafia perpajakan. Mengingat, posisinya sebagai ketua setgab sekaligus ketua pembina PD.

Kedua, kemampuan eksekutor. Instruksi tentang penuntasan mafia pajak tak akan berdampak dahsyat ketika gagal diterjemahkan di tingkat eksekutor penegakan hukum. Pada bagian ini, Presiden SBY harus pasang badan bagi keamanan penegak hukum dari rongrongan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang terjerat dalam kasus mafia pajak.

Akhirnya, semua kembali ke Presiden SBY. Bila genderang perang terhadap mafia pajak dan tindak pidana korupsi ditabuh, maka peranglah. Tak perlu menoleh ke belakang. Sampirkan kepentingan dan transaksi politik. Hunus pedang keadilan. Sehingga tak perlu lagi ada perbincangan bertema: Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana?

 

Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s