Memanfaatkan Vonis Anggodo

WACANA, Suara Merdeka, 9 Maret 2011 (NK)

Pengungkapan para aktor di kasus rekayasa penangkapan Bibit dan Chandra akan memotong sedikit tali dan rangkaian mafia di institusi penegak hukum. Makelar kasus bercokol sangat kuat. Ranahnya luas dan tak tersentuh. Perlu ada tindakan yang dahsyat untuk menangkapnya. Vonis Anggodo bisa menjadi media untuk masuk ke ranah tersebut

 

MAJELIS Mahkamah Agung memutuskan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan kepada Anggodo Widjojo (SM, 4/3/2011). Majelis hakim berpendapat bahwa Anggodo terbukti melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Anggodo juga terbukti secara sah dengan sengaja mencegah,  merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 31 Tahun 1999. Super Anggodo bakal lama meringkuk di hotel prodeo.

Kasus rekayasa untuk menjebak Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, dua pimpinan KPK, semakin terlupakan. Kondisi politik yang carut-marut, saling jual-beli pengaruh kekuasaan di parlemen dan eksekutif, menggeser sedikit demi sedikit kasus yang pernah mendulang dukungan satu juta facebookers itu.

Sejak diputarnya rekaman percakapan tentang “kriminalisasi KPK” antara Anggodo dengan beberapa oknum penegak hukum di Mahkamah Konstitusi (3/11/2009), aroma untuk menyingkirkan Bibit dan Chandra dari kursi KPK tercium sangat kuat. Sebelumnya, 15 September 2009, Mabes Polri menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang.

Atas penahanan itu, publik mensinyalir memang ada rekayasa jahat untuk menghancurkan KPK melalui penahanan para pimpinannya. Desakan masyarakat agar rekayasa pendongkelan pimpinan KPK dibongkar mengalir deras ke istana. Presiden akhirnya membentuk tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum terhadap Bibit dan Chandra, yang terkenal dengan sebutan tim 8, dibentuk.

Tim 8 kemudian menyampaikan hasil verifikasinya. Beberapa yang penting adalah, pertama, polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan yang dilakukan oleh Bibit dan Chandra. Kedua, polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa keduanya atas dasar penyalahgunaan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP, serta tidak ada bukti atas dugaan pemerasan seperti diatur dalam Pasal 12 huruf e, dan percobaan pemerasan pada Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, dalam gelar perkara tanggal 7 November 2009, jaksa peneliti kasus Bibit dan Chandra juga menilai bukti yang diajukan penyidik masih lemah. Dengan mencermati temuan tim 8 itu, adalah benar ketika Majelis Hakim MA menjatuhkan vonis yang berat kepada Anggodo.

Belum Selesai

Persoalaannya adalah, apakah vonis Anggodo ini hanya berhenti dan selesai sedemikian saja? Seharusnya penegak hukum di KPK mengembangkan pengungkapan kasus rekayasa Bibit-Chandra dengan memanfaatkan vonis Anggodo.

Karena secara hukum sudah terbukti rekayasa penangkapan Bibit dan Chandra sesat, maka beberapa hal mesti dikuak oleh penegak hukum di KPK. Pertama, berdasarkan rekaman yang diputar di MK mengenai dugaan “kriminalisasi KPK”, paling tidak ada dua oknum penegak hukum yang disebut oleh Anggodo, yang berasal dari Kejaksaan Agung dan penyidik polri. Para oknum ini harus diusut tuntas keberadaannya, tugasnya, dan pengaruhnya di kasus Bibit-Chandra. Boleh jadi, para pelaku akan berkembang dan semua aktor—dari kesaksian para oknum apabila disidik—akan ditemukan.

Kedua, pengungkapan para aktor di kasus rekayasa penangkapan Bibit dan Chandra akan memotong sedikit tali dan rangkaian mafia di institusi penegak hukum. Makelar kasus bercokol sangat kuat. Ranahnya luas dan tak tersentuh. Perlu ada tindakan yang dahsyat untuk menangkapnya. Vonis Anggodo bisa menjadi media untuk masuk ke ranah tersebut.

Ketiga, kesimpulan tim 8 mengutarakan adanya fenomena ketidak-profesionalan para penyidik dengan masih mengikuti model “apa yang diinginkan atasan” adalah hukum yang berlaku dalam penyidikan. Fenomena sangat melemahkan keobjektifan penyidik dan sangat merugikan, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terakhir, penting untuk menciptakan reformasi institusi di penegakan hukum. Tatkala pelaku utama sudah dijerat, logikanya akan sangat mudah menangkap para pelaku lainnya. Penegak hukum yang nakal harus digiring ke penjara sesak, agar tidak menjangkiti para penegak hukum lain yang masih bersih. Inilah saatnya. Jika tidak sekarang, kita takut waktu semakin menipis. Dan, untuk bermimpi memiliki negara yang bersih dari mafia pun, kita tidak akan mampu.

 

–Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s