Demokrasi Para Koruptor

Opini, Jawa Pos, 14 Maret 2011 (NB)

Tentu yang diuntungkan dengan karut-marut politik, dan proses berdemokrasi seperti ini, salah satunya adalah para koruptor. Mereka yang mengempelang duit negara di kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, para oknum penegak hukum yang nakal di kasus penggelapan pajak, dan aktor intelektual di kedua kasus tersebut akan sumringah karena lama tidak terjamah oleh hukum. Yang lebih menyakitkan, jangan-jangan kekisruhan politik ini adalah hasil kerja para koruptor besar, dari unsur elit politik, dan pengusaha hitam

 

EPISODE isu kocok ulang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II sementara ini usai sepertinya tak lebih dari “pepesan kosong.” Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat (Jawa Pos, 10/3). Di samping itu, Presiden SBY belum mengambil tindakan apapun bagi menteri dari partai anggota koalisi yang dianggap “mengacau.”

Isu reshuffle menjadi headline berita di beberapa media nasional yang menguat semenjak pidato Presiden setelah rapat kabinet (1/3). Pidato yang merespon tingkah-polah satu-dua partai anggota koalisi terkait dengan usul angket pajak, seakan hanya angin lalu. Tampak ada secuil ketidaktegasan menjalankan pemerintahan.

Ketidakjelasan tindakan Presiden pascapidato tersebut membuat posisi Partai Golkar (PG) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai yang disinyalir sering bikin ulah di koalisi, tetap aman. Keduanya kemungkinan besar tidak akan dikeluarkan dari kelompok koalisi.

Beberapa petinggi PG dan PKS menduga, isu reshuffle itu senyatanya tidak berasal dari Presiden, melainkan dihembuskan oleh Partai Demokrat (PD). Dugaan itu menggeser opini bahwa sebenarnya masalah bukan terjadi antara Presiden dengan partai mbalelo di koalisi, melainkan antara PD degan PG dan PKS.

Pergeseran ini mengamankan posisi PG dan PKS. Tingkat keamananan kursi para menteri dari dua partai tersebut paling tidak mencapai 50 persen. Pengamat politik Mohammad Qodari memberikan tiga alasan. Pertama, Presiden tidak pernah menyebut reshuffle. Kedua, juga tidak pernah diutarakan soal perombakan anggota koalisi. Ketiga, juga tidak dikatakan dengan jelas dalam pidato mengenai partai apa yang melanggar kesepakatan koalisi (vivanews, 7/3). Pernyataan Menteri Sekretaris Negara di awal tulisan ini sekaligus menguatkan tiga alasan tersebut.

Penyebab Kegilaan

Pertarungan politik di tingkat koalisi, diakui atau tidak, sudah menyebabkan “kegilaan”. Gila karena tidak jelas sikap apa yang diambil untuk menyudahi pertarungan ini. Apalagi, belum selesai masalah di internal sekretariat gabungan (setgab), wacana untuk melamar Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerinda) bergulir deras. Di tingkatan publik, sangat susah menilai mana partai yang benar dan mana yang keliru.

Yang lebih mengagetkan lagi, pertarungan tersebut membuat lewat saja isu pemberantasan dan pengungkapan kasus korupsi. Sebut saja, vonis Anggodo Widjojo di Mahkamah Agung yang kurang mendapat tanggapan. Padahal, seharusnya kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal rekayasa kasus Bibit-Chandra. Tak hanya itu, vonis bagi super Anggodo bisa dijadikan bahan untuk menyikapi friksi yang terjadi antarpenegak hukum.

Kasus Gayus, sebagai pemicu usul angket dan salah satu sumber kegaduhan politik di koalisi, tidak terdengar lagi. Setelah putusan 7 tahun penjara dan denda 300 juta subsider tiga bulan kurungan dijatuhkan padanya, hampir tidak kelihatan keseriusan untuk diusut tuntas.

Selepas kasus Gayus dibawa ke senayan sebagai komoditi politik, pada saat itu, habislah umur pengungkapan dan pembongkaran kasus Gayus. Politik mendistorsi penegakan hukum. Usaha yang dilakukan untuk mengungkap kasus pajak, yang seakan-akan dilakukan untuk kepentingan rakyat, tidak ubahnya sebagai bahan jualan atau tukar tambah di antara partai politik.

Percaturan politik sedemikian seakan mengingatkan pada mata logika Olle Tornquist. Dengan mengamati perkembangan demokrasi pada 1999, dia mengatakan, demokrasi yang hanya dikuasai oleh pejabat (elit politik partai) dengan didukung pengusaha (pemodal) dan tentara adalah “demokrasi kaum penjahat.” Demokrasi yang mengkooptasi suara keadilan. Dan tujuan mencapai kesejahteraan, hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan elit dan kelompok tertentu.

Realita politik koalisi ini semakin menyudutkan usaha pemberantasan mafia pajak. Sangat susah mengharapkan kasus yang menyeret pegawai pajak golongan IIIA itu untuk dibongkar tuntas. Jangankan mengetahui “orang kuat” dibelakang pengemplangan pajak, untuk menemukan aliran duit Gayus itupun tidak akan mampu.

Dosa Parpol

Tentu yang diuntungkan dengan karut-marut politik, dan proses berdemokrasi seperti ini, salah satunya adalah para koruptor. Mereka yang mengempelang duit negara di kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, para oknum penegak hukum yang nakal di kasus penggelapan pajak, dan aktor intelektual di kedua kasus tersebut akan sumringah karena lama tidak terjamah oleh hukum. Yang lebih menyakitkan, jangan-jangan kekisruhan politik ini adalah hasil kerja para koruptor besar, dari unsur elit politik, dan pengusaha hitam.

Pada bagian ini, menjadi penting untuk memisahkan dan mengurangi kepentingan politik dari penegakan hukum. Terbukti, arus politik seakan membenarkan lambatnya pengungkapan kasus korupsi. Contoh besarnya adalah kasus Bank Century yang lebih tiga tahun tak kunjung usai. Tak rampungnya kasus Bank Century adalah hasil dosa partai politik yang lebih mengedepankan barter kekuasaan dari pada penegakan hukum.

Melihat kondisi politik semacam ini, harapan terakhir untuk menciptakan republik yang bersih dari korupsi ada di pundak penegak hukum. Mereka  harus menerapkan prinsip “kacamata kuda,” yang wajib meminimalisir derasnya kepentingan politik di pengungkapa kasus. Sebab, bila penegak hukum gagal, ramalan lahirnya demokrasi para koruptor bakal menjadi kenyataan. Dan, yakinlah kita tak sudi itu terjadi.

 

–Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s