Membuktikan Janji Kapolri

WACANA, Suara Merdeka, 27 Oktober 2010

Setelah mencetak polisi sipil, janji yang harus dirawat Timur Pradopo adalah menjaga anggota polisi agar tidak terima gratifikasi, tidak terima duit di luar yang ditetapkan negara

KOMISARIS Jenderal Timur Pradopo sudah resmi menjadi Kapolri. Seperti kebiasaan pejabat, ketika dilantik dan sesaat setelah itu, mereka mengucapkan komitmen dan janji. Kapolri baru, seperti disampaikan di hadapan para wartawan, setidaknya mengucapkan dua komitmen dan janji. Pertama, berkomitmen membangun kemitraan dan memantapkan kepercayaan masyarakat. Kedua, berjanji tidak akan menerima hadiah atau pemberian apapun, dari siapapun berkaitan dengan jabatannya (SM, 23/10/10).

Komitmen dan janji Kapolri harus dimaknai sebagai penakar terhadap kinerjanya ke depan. Sebagai pembatas terhadap segala kebijakan yang akan dibuat untuk memajukan kepolisian, anggota, dan seluruh unit, yang akan bersentuhan langsung dengan publik. Artinya, jika nanti ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau unit kepolisian yang menyebabkan terlucutinya komitmen kemitraan serta meluruhkan kepercayaan masyarakat, maka Kapolri harus menindak tegas sebab begitulah janjinya.

Namun, perlu terus diingat, menanam pohon lebih mudah daripada merawatnya. Mengucapkan janji lebih gampang daripada membuktikannya. Akankah Kapolri baru dapat membuktikan janjinya?

Sejak berpisah dari militer melalui Inpres 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI, usaha kepolisian membentuk kelembagaan dan anggota yang mantap susah terwujud. Kepolisian secara internal memaknai pemisahaan kelembagaan dari militer dengan menciptakan pemandirian polisi dalam tiga aspek. Pertama, aspek struktural yang meliputi perubahan kelembagaan dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Kedua, aspek instrumental, membenahi visi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi, dan ilmu pengetahuan teknologi. Ketiga, aspek kultural dengan menciptakan perubahan managerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Tiga aspek reformasi Kepolisian tersebut kemudian mengarah pada pembentukan polisi sipil. Institute for Defense Security and Peace Studies Right and Democracy (IDSPS) menerjemahkan polisi sipil sebagai polisi dan kepolisian yang berwatak sipil. Polisi sipil harus mewujud pada, pertama, kepolisian yang menghormati hak sipil. Polisi yang menghargai hak-hak masyarakat dan warga negara yang dituangkan dalam konstitusi. Kedua, kepolisian yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Mengedepankan penanganan perkara keamanan dengan nilai-nilai peradaban dan keadaban, serta mengutamakan persuasi. Ketiga, kepolisian dijauhkan dari konsep militeristik, dan lebih mendekatkan diri pada masyarakat. Keempat, kepolisian yang mengutamakan komunikasi dalam masyarakat dan sebisa mungkin tidak menggunakan peluru tajam.

Menolak Gratifikasi

Tatkala Kapolri baru berjanji membangun kemitraan dan memantapkan kepercayaan masyarakat, maka janji tersebut harus cepat dibuktikan dan direalisasikan. Secepatnya Timur Pradopo memerintahkan pengusutan kasus peluru tajam (yang entah kesasar atau sengaja ditembakkan) yang bersarang di salah seorang mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta, ketika demo setahun Pemerintahan SBY, dua hari sebelum pelantikan Kapolri. Kasus Tama, aktivis ICW, juga harus diusut tuntas. Sebab, dua kasus tersebut adalah bukti nyata belum adanya polisi sipil.

Setelah mencetak polisi sipil, janji yang harus dirawat Kapolri adalah menjaga agar semua anggota polisi tidak terima gratifikasi. Tidak terima duit di luar yang sudah ditetapkan oleh negara. Tidak terima material untuk pembangunan rumahnya, tidak terima cek perjalanan, paket wisata, tiket rekreasi, jasa, diskon belanja, rabat, dari pengusaha dan semacamnya yang berkaitan dengan jabatannya.

Di tingkat pusat, usaha menjaga polisi dari hantu gratifikasi dapat dimulai dengan mengusut rekening mencurigakan beberapa perwira tinggi polisi. Laporan internal Mabes Polri yang menyatakan bahwa sementara tidak ada indikasi pelanggaran hukum, tetapi laporan ini sungguh tidak memuaskan masyarakat. Kapolri harus meminta PPATK untuk membuka aliran rekening para perwira tinggi polisi yang diduga tak beres. Jika langkah tersebut bisa diwujudkan maka satu kaki Kapolri untuk merawat dan menjaga janjinya sudah bisa dihentakkan. Satu kaki lagi boleh dihentakkan ketika anggota polisi di daerah diperiksa aliran rekeningnya. Dengan demikian, Kapolri akan mudah membuktikan janjinya, semudah mengucapkannya.

Hifdzil Alim, peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum

Sila klik http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/10/27/128142/Membuktikan-Janji-Kapolri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s