“Kompromi Politik” Kapolri

Wacana, Suara Merdeka, 9 Oktober 2010

Dugaan kompromi untuk ”mencoret” informasi keterlibatan perusahaan petinggi partai pendukung pemerintah menguat agar nama baik partai tersebut tak jeblok di pentas pesta rakyat. Kasus ini seperti memosisikan kepolisian sebagai objek kompromi politik kekuatan elite.

TEKA-TEKI siapa yang akan menduduki kursi Tri Brata- 1 ”terjawab” sudah. Presiden SBY mengajukan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai nama tunggal ke DPR. Beberapa kalangan menilai, pengajuan satu nama ini sarat dengan kompromi politik.

Sebelumnya ada tiga nama menguat dalam bursa pencalonan Kapolri. Komjen Pol Nanan Sukarna mewakili angkatan 78 dan Komjen Pol Imam Sudjarwo dari angkatan 80. Perlombaan meraih pucuk tertinggi Polri antara keduanya sungguh terasa. Kala gesekan menguat, nama Komjen Pol Ito Sumardi muncul.

Tetapi tak dinyana, nama tiga jenderal polisi bintang tiga tersebut tak dipilih Presiden. Muncul nama lain: Timur Pradopo. Nama Nanan, Imam, dan Ito menguap. Bagi beberapa kalangan, skenario naiknya Timur dianggap bagian dari kompromi politik antara SBY dan Sekretariat Gabungan (Setgab), kelompok partai pendukung pemerintah (SM, 06/10/10).

Banyak persoalan mendera kepolisian. Yang terekam dalam memori kalangan antikorupsi, misalnya kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang yang menimpa dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kasus ini menggambarkan permainan politik yang dibalut hukum melibatkan aktor pimpinan tinggi kepolisian.

Kasus yang makin menggema melalui ilustrasi perseteruan dalam dunia fabel, perang buaya versus cicak, seakan menempatkan kepolisian sebagai institusi adigang-adigung-adiguna. Tak dapat dihindari, implikasi kasus Bibit-Chandra seperti mengerucutkan perseteruan kelembagaan antara Polri dan KPK.

Yang penting dipaparkan sebenarnya, kasus Bibit-Chandra adalah rentetan ke sekian dari usaha melemahkan lembaga negara pemberantas korupsi. Usaha percobaan pelemahan KPK dilakukan beberapa kali. Tercatat, pendapat DPR yang dilontarkan agar KPK tak menjalankan wewenang dan fungsi penindakan kala Antasari Azhar, mantan pimpinan KPK, terjerat hukum. Selanjutnya, rencana Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur penyadapan yang menjadi jantung penyidikan KPK.

Kasus Bibit-Chandra seperti menempatkan Polri ke kubangan  pelemahan KPK. Kepolisian seakan terjebak dalam permainan politik pelemahan KPK, yang boleh jadi tak diperkirakan sebelumnya.

Untuk Mengamankan

Kasus lain yang memanas adalah kasus penggelapan pajak. Di dalam persidangan Gayus Tambunan, terdakwa penggelapan pajak, terbongkar keterangan bahwa perusahaan atau kelompok perusahaan milik beberapa pejabat teras partai ikut dalam skema penggelapan pajak. Tak luput juga, kasus Gayus ini menyeret pimpinan kelas tengah kepolisian.

Dugaan kompromi untuk ”mencoret” informasi keterlibatan perusahaan petinggi partai pendukung pemerintah menguat agar nama baik partai tersebut tak jeblok di pentas pesta rakyat. Kasus ini seperti memosisikan kepolisian sebagai objek kompromi politik kekuatan elite.

Maka tak terlalu mengherankan juga ketika ada anggapan beberapa kalangan bahwa munculnya nama Timur adalah hasil kompromi politik. Paling tidak, untuk mengamankan kasus agar berhenti di pimpinan kelas tengah Polri, dan tidak masuk ke pimpinan kelas tinggi. Kapolri baru menanggung tudingan bahwa jabatannya adalah hasil kompromi politik kekuasaan elite. Namun, Kapolri baru nanti tak perlu risau dengan tudingan miring itu. Anggapan ada kompromi politik menjadi semacam test case (kasus uji) dan warning (peringatan).

Timur harus membuktikan bahwa nama dirinya dipilih, dan jabatan kapolri yang disandangnya bukan tuah dari kompromi politik elite.

Untuk menepis tudingan tersebut, minimal ada dua hal yang perlu dilakukan, pertama; kasus Bibit-Chandra tak boleh berhenti di ranah ditolak atau diterimanya SKPP Bibit-Chandra yang sedang dimintakan keadilan, melainkan dikembangkan lebih detail untuk menguak keterlibatan dan pertanggungjawaban oknum pimpinan tinggi kepolisian yang diduga terlibat. Kegamblangan fakta di persidangan Mahkamah Konstitusi adalah titik pijak untuk membuat terang-benderang kasus Bibit-Chandra.

Kedua; pengungkapan kasus penggelapan pajak tak boleh berhenti pada keterlibatan pimpinan kelas menengah Polri tetapi harus diungkap ke atas. Begitu juga untuk kasus lain, seperti rekening mencurigakan pimpinan polisi. Ke depan, Kapolri baru penting mengonsolidasi internal.

Lebih penting lagi membongkar kompromi politik elite agar tak menjadi dosa turunan bagi internal yang berpotensi menggerogoti soliditas korps. (10)

— Hifdzil Alim, peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Sila klik http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/10/09/126159/10/Kompromi-Politik-Kapolri-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s