Fa’i Koruptor

Opini, Kompas, 29 September 2010 (NA)

Fa’i teroris secara langsung menghasilkan korban pada waktu dan tempat kejadian. Beda halnya dengan fa’i koruptor, ia menyebabkan viktimisasi secara kolektif. Korban yang berjatuhan tak hanya satu dua orang, melainkan seluruh rakyat.

Kelompok bersenjata kembali beraksi. Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Deli Sedang, Sumatera Utara diserang (22/9). Berdasarkan keterangan Mabes Polri, aksi tersebut disinyalir ada kaitannya dengan perampokan Bank CIMB Niaga Medan yang terjadi 18 Agustus 2010 (Kompas, 23/9). Diduga mereka adalah kelompok teroris yang selama ini beroperasi di Indonesia. Pemerintah bertekad akan memberantasnya.

Media memberitakan, kasus kekerasan dan perampokan oleh kelompok teroris tersebut memunculkan Fa’i. Dino Crisbon, pengamat terorisme, mengatakan bahwa fa’i adalah menghalalkan mengambil, merampok, menjarah, harta orang lain yang dianggap kafir. Harta atau dana hasil fa’i akan digunakan untuk membiayai aksi-aksi terorisme. Aksi yang didanai dengan duit fa’i, misalnya, pemboman gereja pada malam Natal tahun 2000, serta aksi Bom Bali I dan II.

Apabila fa’i didefinisikan sebagai mengambil, merampok, menjarah, harta (uang), maka fa’i juga terjadi di lain tempat. Pemerintah dan 13 kementerian dan lembaga serta DPR mengambil duit negara triliunan rupiah untuk biaya studi banding tahun 2010. Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data, angka studi banding yang digelontorkan mencapai angka Rp 19,5 triliun. Jumlah itu empat kali lebih besar dari dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang hanya Rp 4,5 triliun.

Data lain menambahkan, kunjungan kerja (kungker) anggota DPR  ke luar negeri dalam rangka penetapan RUU inisiatif DPR Rp 17,8 miliar, badan legislasi (Rp 2 miliar), dalam rangka pembahasan RUU usul DPR (Rp 26,7 miliar), pimpinan DPR (Rp 15,5 miliar). Dampak studi banding maupun kungker itu tak kunjung tampak. Alih-alih menghasilkan, kegiatan tersebut lebih tergambar sebagai plesiran dan liburan anggota dewan dan pejabat negara lainnya dengan mengutil uang negara.

Kemudian, fa’i juga banyak yang dilakukan di daerah oleh pejabat-pejabat di daerah yang semakin beringas. Apalagi tatkala mereka, para pejabat, berkolaborasi dengan konglomerasi hitam (swasta hitam) dan kelompok cukong, aksi fa’i yang dilakukan semakin tak manusiawi.

Aksi penjarahan duit (fa’i) yang dilakukan oleh para pejabat negara, pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan disokong oleh konglomerasi hitam dan kelompok cukong itu, bolehlah kita sebut dengan: Fa’i Koruptor.

Antara fa’i teroris dengan fa’i koruptor memiliki irisan yang sama, yakni secara melawan hukum merampok uang dan harta publik yang tidak menjadi haknya serta digunakan untuk kepentingan mereka sendiri beserta kelompoknya. Lalu, di mana letak perbedaan antara fa’i teroris dengan fa’i koruptor? Dan, mana pula yang lebih kejam dan sadis di antara keduanya?

Viktimisasi Kolektif

Setidaknya terdapat dua titik perbedaan utama. Pertama, Jumlah duit yang dirampok, modus yang digunakan, dan sektor jarahan. Fa’i teroris cenderung menempatkan sektor jarahan yang lebih sempit dan mengarah ke pos-pos penyimpan uang cash. Seperti, kantor bank, toko perhiasan, dan kendaraan pembawa uang. Modus yang digunakan praktis hanya dengan cara kekerasan menggunakan senjata tajam atau senjata api.

Sedangkan fa’i koruptor mengambil sektor yang sangat luas dan beragam. Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM mencatat, pada triwulan II 2010 saja, sektor yang dijarah koruptor meliputi, sektor kesejahteraan sosial (18,07 persen), pemerintah daerah (14,46 persen), eksekutif daerah (8,43 persen), pendapatan negara/daerah (7,22 persen), legislatif (6,02 persen), pendidikan, perbankan (3,61 persen), swasta (2,4 persen), pemerintahan desa dan departemen (1,20 persen).

Modus fa’i koruptor juga bermacam-macam. Diantaranya, memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain (46,99 persen), penyalahgunaan wewenang (19,23 persen), suap (13,25 persen), mark-up, penunjukan langsung (3,61 persen). Kerugian akibat fa’i koruptor pun tak sedikit. Angka antara Rp 1-10 miliar adalah yang paling sering di fa’i.

Kedua, dari segi jumlah korban dan dampak psikologis yang dihasilkan. Fa’i teroris secara langsung menghasilkan korban pada waktu dan tempat kejadian. Beda halnya dengan fa’i koruptor, ia menyebabkan viktimisasi secara kolektif. Korban yang berjatuhan tak hanya satu dua orang, melainkan seluruh rakyat.

Sebagian besar kelompok masyarakat merasakan dampak fa’i koruptor. Anggaran pendidikan yang disunat, tingkat kesejahteraan sosial yang turun, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang amburadul, pencarian keadilan yang mahal, merupakan dampak susulan yang dibawa oleh fa’i koruptor.

Bahkan, untuk sektor tertentu, fa’i koruptor berlaku dengan sadis dan kejam. Masyarakat yang tengah berduka, “dibunuh” pula secara perlahan-lahan. Tengok saja, fa’i koruptor pada sektor anggaran penanggulangan bencana alam, seperti korupsi dana hibah bencana alam Kabupaten Talaud 2007-2008 sebesar Rp 6,8 miliar dan bencana alam gempa di Kabupaten Pessel 2007 sebesar Rp 143 miliar.

Ketika pemerintah dan negara serius ingin memberantas fa’i teroris dan aksi terorisme, maka jangan lupakan, fa’i koruptor dan tindak pidana korupsi juga sangat mendesak untuk diberantas.

Pemberantasan fa’i koruptor membutuhkan komitmen kuasa politik pada tingkat elit. Misalnya, pemberantasan fa’i terhadap bail out dan FPJP Bank Century Rp 6,7 triliun sampai saat ini belum memperlihatkan keseriusan dan tekad pemerintah. Yang terjadi malah kebalikannya. Kasus Bank Century terancam dipetieskan secara politik.

Selain itu, menjaga dan tidak mengintervensi lembaga penegak hukum menjadi syarat pemberantasan fa’i koruptor. Jika KPK, contohnya, sering diintervensi dengan isu pemotongan anggaran operasional dan institusional, otomatis dengan sendirinya pemberantasan fa’i koruptor tak akan berjalan maksimal.

Akhirnya, keberhasilan memberantas fa’i teroris adalah sebuah kebanggan. Apalagi kalau keberhasilan tersebut dapat dicangkokkan ke pemberantasan fa’i koruptor. Niscaya, semuanya tak akan dicap sebagai citra, melainkan akan ditatah sebagai karya nyata untuk Indonesia. Semoga.

Hifdzil Alim

(Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s