Saling-Silang Paripurna Century

Aspirasi, Harian Jogja, 4 Maret 2010

Proses politik di DPR tidak dapat dijaminkan sebagai langkah awal menguak sisi hukum kasus penyelewengan dana talangan ke Bank Century. Sebab, untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum terhadap pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century oleh kekuasaan yudisial (peradilan), maka proses hukum harus segera dimulai.

Jumlah fraksi yang menyatakan ada pelanggaran hukum dalam kebijakan “menyelamatkan” Bank Century itu sudah diduga sebelumnya. Semenjak pansus angket bail out Bank Century digelar pengujung 2009, partai-partai tersebut dikenal “konsisten” menduga adanya pelanggaran hukum di kasus penyelamatan Bank Century.

Di samping lebih dari setengah lebih anggota DPR menyetujui adanya pelanggaran hukum, akan tetapi tampak adanya sedikit “kendala” untuk menuju paripurna. Hal itu bisa dilihat dari molornya agenda pembacaan hasil paripurna. Sesaat setelah dipending untuk istirahat makan siang dan sholat, gelagat untuk mengundur pembacaan hasil sidang paripurna muncul. Hingga pukul 6 sore kemarin (3/3), banyak anggota dewan yang keluar dari ruangan. Beberapa anggota menilai, sidang paripurna perkara Bank Century ini membosankan.

Saling-silang pendapat di paripurna ini, membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa saat pandangan fraksi yang memberikan pendapat dengan posisi 5 – 2 – 2, tidak secepatnya dieksekusi?

Lobi “Tak Bertuan”

Lambatnya pengambilan keputusan perihal hasil pansus angket Bank Century di sidang Paripurna melahirkan dugaan bahwa ada lobi yang sangat kencang mengalir di lima fraksi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam bail out Bank Century. Lobi itupun didukung dengan pelaksanaan persidangan paripurna yang terkesan tidak masuk pada substansi, hanya mengulur-ulur waktu. Kemungkinan besar hal itu ditempuh sampai terdapat kesepakatan “main mata” untuk mendiamkan kasus Bank Century.

Dalam kacamata pemberantasan korupsi, lobi politik semacam itu, terang meminggirkan dan menghalau usaha memberantas korupsi.

Sekali lagi yang perlu dipahami, bahwa prosesi pengambilan kesimpulan di parlemen, adalah proses politik. Secara sederhana, siapapun tahu, proses politik akan berhenti apabila ada saling setuju, sama-sama sepakat, mengenai “harga” yang ditawarkan. Pada bagian ini, tentunya, semua pihak menuntut mendapatkan untung.

Bila dihadapkan dengan aksi penegakan hukum, proses politik seperti itu tidak dapat ditempatkan sebagai pendukung penegakan hukum, apalagi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Sepertinya ada yang sedikit terlupakan, proses politik di DPR tidak dapat dijaminkan sebagai langkah awal menguak sisi hukum kasus penyelewengan dana talangan ke Bank Century. Sebab, untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum terhadap pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century oleh kekuasaan yudisial (peradilan), maka proses hukum harus segera dimulai.

DPR selekasnya menyerahkan dokumen hasil pansus angket Bank Century ke aparat penegak hukum untuk diperiksa. Jika demikian, maka lobi yang dilakukan di tengah-tengah ulur waktu dalam sidang paripurna, hanyalah sebuah lobi yang tidak bertuan. Pendek kata: adanya lobi itu tidak membuat efek drastis yang dapat mempengaruhi proses hukum dalam kasus Bank Century, karena antara proses politik dengan proses hukum memiliki lahan dan ladang yang berbeda.

Proses Hukum

Saling-silang pendapat dan lalu lintas lobi di sidang paripurna perihal hasil pansus angket Bank Century harus cepat diakhiri. Pertama, jika lobi yang ada ternyata dapat mempengaruhi anggota dewan untuk menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum pada bail out Bank Century, maka paripurna harus menyatakan demikian. Dan, tidak ada tekanan ke DPR untuk tidak memberikan hasil pansus ke aparat penegak hukum.

Akan tetapi tidak boleh dilupakan, langkah yang harus ditempuh selanjutnya adalah memberikan waktu kepada penegak hukum untuk memproses secara independen perkara pemberian dana talangan dan FPJP ke Bank Century.

Kedua, kalau sidang paripurna stagnan pada formasi 5 – 2 – 2, ada pelanggaran hukum terhadap pemberian dana talangan dan FPJP ke Bank Century, maka sidang paripurna harus menyatakan demikian pula. Lalu, dengan legawa memberikan dokumen hasil pemeriksaan angket Bank Century ke penegak hukum.

Jadi, meski ada lobi atau tidak, mau saling-silang pendapat atau tidak, proses hukum Bank Century akan tetap berlaku. Sebab, dewi keadilan sudah mendapatkan kekuataannya dari rakyat. Maka biarkanlah hukum yang mengatakan: “yang benar adalah benar, yang salah adalah salah.”

Hifdzil Alim

(Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s