Nunun, KPK, dan SBY

Opini, Kompas, 17 November 2011

Kalau Nunun benar berada di Thailand, atau setidaknya berada di negara di kawasan Asia Tenggara, dengan wewenang yang dimiliki Presiden dan kerja sama internasional penegakan hukum yang sudah ditandatangani Pemerintah Indonesia, tak ada alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak melakukan pembicaraan diplomatik mengenai penangkapan Nunun

Desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dinilai lambat menangkap Nunun, membuat Busyro Muqoddas angkat bicara. Katanya, ”Ada kekuatan besar yang melindungi Nunun sehingga ia sulit ditangkap” (26/10/2011). Baca lebih lanjut

Pengadilan Titipan Koruptor

Pendapat, Koran Tempo, 12 November 2011

Putusan bebas harus dicegah. Namun, cara mencegahnya bukan dengan membubarkan. Bukan berarti vonis bebas dijadikan alasan yang lazim untuk membubarkan pengadilan tipikor. Ibaratnya, Jika ada tikus di lumbung padi, bukan berarti lumbung harus dibakar habis

PEMBERANTASAN  korupsi mulai masuk ke jalur lambat. Satu sebabnya, pengadilan tindak pidana korupsi di beberapa daerah mulai gemar memberikan putusan bebas bagi terdakwa korupsi. Karena putusan bebas itu, pengadilan tipikor sedang masuk dalam radar sorotan miring publik. Bahkan, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengusulkan agar pengadilan tipikor dibubarkan (Tempointeraktif, 5 November 2011). Baca lebih lanjut

Moratorium Remisi Koruptor

Wacana, Suara Merdeka, 8 November 2011

Mahkamah Agung memvonis Urip 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Setelah penjatuhan sanksi tersebut, tidak ada lagi vonis lebih tinggi yang diberikan kepada koruptor. Atas putusan itu, Pukat Korupsi mensimulasi masa hukuman Urip (2011). Hasilnya, sangat mencengangkan

TIDAK bisa dimungkiri, pemberantasan korupsi belakangan ini terasa makin sulit. Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang seharusnya menjadi lembaga penjera bagi tersangka korupsi malah jadi ”penyelamat”. Sejumlah koruptor dibebaskan. Meski ada koruptor divonis, aspek penjeraannya ternyata kurang sekali menimbulkan efek. Pasalnya, ada fasilitas pengurangan masa hukuman (remisi). Dengan remisi, para pengerat uang negara tak perlu meringkuk lebih lama di hotel prodeo.

Mungkin karena kurang melahirkan efek jera, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang baru dilantik langsung mengumumkan dengan cepat rencana moratorium remisi bagi koruptor. Menghentikan sementara pemberian remisi bagi terdakwa korupsi. Moratorium remisi diyakini sangat mendesak dilaksanakan. Pasalnya, remisi membuat hukuman bagi terpidana korupsi menjadi lebih pendek. Baca lebih lanjut

Memotong Pembiayaan Korup Parpol

Pendapat, Koran Tempo, 15 September 2011

Dalil-dalil yang mengatakan bahwa ada duit dari proyek pemerintah yang mengalir ke partai politik untuk membiayai gerak partai boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Tetapi setidaknya itu menjadi gambaran bagaimana politikus menggadaikan independensi partai dan menggunakan konglomerasi dalam mengkorupsi duit negara

Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa, tengah berada di jurang degradasi. Para kadernya yang menduduki posisi menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi disebut-sebut mengetahui aliran dana suap terkait dengan proyek pemerintah di kementerian masing-masing.

Dalam kasus korupsi suap pembangunan wisma atlet SEA Games ke-XXVI, Muhammad Nazaruddin bicara banyak hal. Sebelum dia ditangkap polisi khusus Kolombia di Cartagena, Kolombia (7 Agustus), mantan Bendahara Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dituding sebagai pihak yang sebenarnya menikmati aliran dana dari beberapa proyek yang dibiayai APBN, termasuk pembangunan wisma atlet.

Nazaruddin menyebut dirinya hanyalah “operator”, bukan aktor intelektual. Dia bawahan Anas di PT Anugerah Nusantara, juga anak buahnya di Partai Demokrat. Seorang kacung cuma menjalankan perintah majikannya. Nazaruddin mengatakan, Anas memenangi kongres pemilihan kursi Ketua Umum Partai Demokrat dengan duit APBN. Ada Rp 50 miliar duit dari proyek Ambalang, yang berasal dari APBN, mengalir ke kantong Anas.

Dalam kasus suap Rp 1,5 miliar untuk memuluskan pembangunan infrastruktur 19 daerah bernilai Rp 500 miliar di Kemenakertrans, uang suap juga diduga akan dialirkan ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, yang sekaligus adalah Ketua Umum PKB. Pimpinan KPK mengakui uang akan dialirkan ke Muhaimin, meski belum sampai ke yang bersangkutan (Tempointeraktif, 3 September). Duit suap ditengarai akan dialirkan ke partai politik sebagai bagian dari pembiayaan partai politik. Mencermati para politikus yang terlibat dalam proyek pemerintah maupun dugaan korupsi di tender pemerintah tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pembiayaan partai politik dikelola.

Independensi partai

Partai politik bukanlah organ pemerintah, melainkan entitas yang diciptakan dan lahir dari masyarakat, yang menjaga independensinya dari negara (I Torres, 2000: 199). Partai politik yang independen tidak akan menadahkan tangannya ke negara. Partai politik yang lahir dari masyarakat akan memaksimalkan para kadernya dalam membuat sumur keuangan. Para kader inilah yang nantinya memberi asupan dana agar partai dapat bergerak. Layaknya semua organisasi masyarakat, kebutuhan pendanaan bagi partai politik adalah masalah krusial. Jika dana tak mengalir, program partai tak berjalan maksimal.

Sebenarnya mencari dana untuk partai politik adalah hal yang lumrah. Tetapi mengumpulkan duit itu jadi tak wajar jika dihubungkan dengan konglomerasi busuk dan jaringan bisnis hitam. Dari sudut pandang ekonomi, aktivitas politik memiliki ciri khusus. Pada prinsipnya aktivitas politik adalah aktivitas sukarela yang harus didanai oleh siapa saja yang masuk dalam partai politik, baik anggota maupun simpatisannya (Antonio Argondana, 2002: 5).

Kesukarelaan anggota atau simpatisan mendanai partai tidak boleh diambilkan dari keuntungan ekonomi dan bisnis yang melanggar hukum, dan tidak boleh dipetik dari proyek pemerintah. Sebab, sejatinya partai politik adalah organ yang dikreasikan oleh masyarakat dan independen dari negara. Prinsip Independensi ini dimaksudkan agar partai politik tidak ragu dalam mengawasi negara. Bagaimana mungkin partai mau mengawasi negara kalau anggotanya menggerogoti duit negara?

Informasi dugaan aliran duit ke Partai Demokrat ataupun PKB adalah bukti bahwa sebagian politikus dan partai politik tertentu melanggar prinsip independensi partai. Politikus tingkat nasional mengatur proyek pemerintah, merampok sebagian dana APBN, untuk kepentingannya. Misalnya, duit hasil menggarong itu dipakai untuk biaya maju ke kursi panas pimpinan partai. Para anggota partai mengkorupsi independensi partai.

Setali tiga uang, di tingkat lokal, tidak sedikit politikus yang menggadaikan prinsip independensi partai. Model ijon politik yang dilakukan politikus dengan konglomerasi busuk, misalnya, untuk berlaga di pentas pilkada, akan membocorkan dana APBD melalui proyek pembangunan infrastruktur daerah. Jika nantinya menang pilkada, tender proyek sudah siap dibagikan ke konglomerasi busuk penunjang dana sang politikus.

Potong rantai

Dalil-dalil yang mengatakan bahwa ada duit dari proyek pemerintah yang mengalir ke partai politik untuk membiayai gerak partai boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Tetapi setidaknya itu menjadi gambaran bagaimana politikus menggadaikan independensi partai dan menggunakan konglomerasi dalam mengkorupsi duit negara.

Laku kotor politikus itu semakin menggila ketika penegak hukumnya juga masuk ke lingkaran sang politikus. Contohnya, penegak hukum ternyata memendam kepentingan tersendiri untuk tetap eksis dalam jabatannya. Apalagi, politikus itu mempunyai suara untuk menentukan lolos-tidaknya si penegak hukum duduk lagi sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum.

Kalau demikian, tidak bukan dan tidak lain, pembiayaan partai politik dengan cara korup harus dipotong. Karena itu, mau tak mau, tanggung jawab ada di benak pimpinan Partai. Partai Demokrat dan PKB harus memotong rantai korupsi yang menggerogoti partainya. Nama kader partai yang disebut dalam kasus korupsi seharusnya dinonaktifkan atau diberhentikan sementara. Hal ini penting untuk menjamin bahwa partai masih berfokus dalam mendukung pemberantasan korupsi, sekaligus untuk memudahkan pemeriksaan.

Tentunya bukan hanya Partai Demokrat dan PKB yang harus turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Partai politik lainnya juga tidak boleh membiarkan kadernya mencari duit untuk partai dengan cara tidak halal. Jika memang serius ingin membersihkan partai politik dari korupsi, sekaligus menjaga independensi partai dalam mengawasi negara, maka hukumlah para anggota, kader, dan simpatisan partai yang coba-coba—apalagi melakukan—korupsi.

*) Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Membaca Manuver Nazaruddin

Wacana, Suara Merdeka, 14 September 2011

Manuver Nazaruddin, yang boleh jadi jurus menyerang KPK, harus diawasi betul. Komisi itu perlu dilindungi. Secara kelembagaan mutlak dilindungi bila ingin didapatkan informasi hukum yang sesungguhnya dari Nazar mengingat belum lama ini terasa ada serangan yang ditujukan ke KPK. Mulai wacana pembubaran KPK, hasil survei yang menyoroti kinerja KPK sehingga mengarah pada isu yang mengatakan ada intervensi terhadap seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, Nazaruddin yang terlihat ikut-ikutan menyerang KPK

TIAP detail informasi dari Muhammad Nazaruddin, salah satu tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring Palembang harus disaring dengan seksama. Pasalnya, keterangan yang disampaikannya kadang bertolang belakang dengan beberapa kejadian. Merunut beberapa pernyataannya dulu misalnya, bahwa ia tak mau makan karena takut diracun, ternyata terbantahkan. Rekaman CCTV yang diputar KPK pada awal pemeriksaan memperlihatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu lahap memakan nasi padang.

Tak hanya dia, informasi yang keluar dari kuasa hukum Nazaruddin pun perlu dipilah-pilah dengan teliti. Contohnya, ketika tim pengacaranya ngotot mengatakan bahwa penegak hukum berusaha menghalang-halangi agar Nazaruddin tidak didampingi kuasa hukum, ternyata bukti yang ada mengarah ke Nazar sendiri yang memang belum mau didampingi. Dari dua peristiwa itu saja, apa yang disampaikan oleh Nazar dan kuasa hukumnya mengandung kesimpangsiuran atau jangan-jangan juga kebohongan.

Di depan Komite Etik KPK pun, Nazaruddin berkata bahwa ada duit ratusan ribu dolar AS Serikat yang akan diberikan ke Chandra M Hamzah, salah satu pimpinan KPK, terkait dengan beberapa program. Nazar bahkan mengaku lima kali bertemu. Namun, ketika Komite Etik mencecarnya dengan pertanyaan penggunaan uang itu, Nazar berkilah dengan menjawab uang tak jadi diberikan. Dia berkata ada program, tetapi ketika ditanya apa programnya, jawabannya hanya,”…adalah…”

Dengan berubah-ubahnya keterangan yang dia sampaikan, kita patut merasa tak yakin dengan keseriusan dirinya yang berjanji membongkar segala tindak pidana korupsi yang sedang menjerat dirinya. Penulis sendiri merasa tak yakin sejak Nazar di depan media memohon agar dia langsung divonis dan pemerintah menjaga keselamatan istrinya. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, Nazaruddin titip pesan via pengacaranya untuk Presiden SBY. Isinya meminta agar kasusnya berhenti hanya pada dirinya. Dia berjanji tak akan membuka borok politikus ataupun partai politik yang masuk ke 31 kasusnya. Untuk itu, dia meminta jaminan keselamatan anak istrinya. (SM, 18/08/11).

Patut Diragukan

Dari sini, keseriusan Nazaruddin membongkar kasus korupsi besar patut diragukan. Selain itu, beberapa pernyataannya terkesan sebagai sebuah manuver yang sedang dimainkannya untuk tujuan tertentu. Penulis menganalisis bahwa tujuan manuver tersebut boleh jadi dimaksudkan untuk menyerang dan melemahkan KPK.

Ketika bicara mengenai isu kebobrokan KPK, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pimpinan KPK, Nazaruddin begitu bersemangat. Mulai pernyataan tak diberi makan, tak didampingi pengacara, bertemu dengan pimpinan KPK, mau memberikan duit ke pimpinan KPK, hingga menyatakan tak mau diperiksa KPK, adalah serangkaian pernyataan yang menyudutkan KPK. Seakan-akan Komisi itu kotor, dan diragukan integritasnya.

Tetapi tatkala diminta bicara dan dimintai keterangan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet, Nazar tanpa ditekan pun berinisiatif untuk bungkam, sampai harus menitip pesan ke Presiden SBY.

Lindungi KPK

Manuver Nazaruddin, yang boleh jadi jurus menyerang KPK, harus diawasi betul. Komisi itu perlu dilindungi. Secara kelembagaan mutlak dilindungi bila ingin didapatkan informasi hukum yang sesungguhnya dari Nazar mengingat belum lama ini terasa ada serangan yang ditujukan ke KPK. Mulai wacana pembubaran KPK, hasil survei yang menyoroti kinerja KPK sehingga mengarah pada isu yang mengatakan ada intervensi terhadap seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, Nazaruddin yang terlihat ikut-ikutan menyerang KPK.

Wacana dan isu yang terkesan mendiskreditkan KPK tersebut, boleh jadi menghambat dan memperlambat kinerja KPK dalam memeriksa Nazaruddin. Adalah sia-sia belaka tatkala komitmen untuk melindungi tersangka korupsi tidak dibarengi dengan perlindungan lembaga pemeriksa tersangka korupsi.

Kasus Nazaruddin dan pembangunan suap wisma atlet harus dituntaskan. Kalau manuvernya tak bisa dibendung maka berrisiko mengebiri pemeriksaan hukum. Kita berharap KPK tidak pernah terjebak dengan manuver dan pernyataan Nazaruddin. Jika pun tak mendapatkan informasi dari Nazaruddin, informasi lain masih bisa diperoleh dari tersangka lain, yang nanti memberikan pengakuan di muka persidangan. (10)

— Hifdzil Alim, peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Korupsi di Proyek Pemerintah

Opini, Kompas, 13 September 2011

Pengusaha hitam, sebagai penadah proyek pemerintah yang telah dipelintir oleh oknum pejabat pemerintah, berani bayar mahal untuk satu pekerjaan. Suap menjadi kata kunci yang maklum di dua belah pihak. Pendek kata, ada rupiah ada proyek. Maka, tak usah heran apabila dalam kasus Kemenpora dan Kemenakertrans para pejabat yang tertangkap tangan KPK menerima duit miliaran rupiah

Belum selesai persidangan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang yang melibatkan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah digelandang lagi pejabat yang melakukan suap di kementerian lain.

Kali ini dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

I Nyoman Suisnaya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, sedangkan Dadong Irbarelawan adalah Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan P2KT. Dua pejabat Kemenakertrans itu dicokok KPK ketika menerima duit Rp 1,5 miliar dari seorang pengusaha, Dharnawati, sebagai pemulus untuk mendapatkan proyek di 19 daerah seharga Rp 500 miliar.

Melihat kasus korupsi di Kemenpora dan Kemenakertrans, tampak jelas betapa proyek pemerintah rentan dikerumuni tindak pidana korupsi, khususnya suap-menyuap. Oknum pejabat dan pengusaha hitam sering berkongkalikong, mengakali proyek, demi memupuk kekayaan haram melalui kucuran dana proyek. Kocek tak halal yang didapatkan dari aksi melawan hukum itu pun besar. Ada uang tunai Rp 1,5 miliar di kasus Kemenakertrans dan lebih dari Rp 3,2 miliar di kasus Kemenpora.

Lalu apa pasal proyek pemerintah kerap dikerat koruptor? Suap-menyuap dalam proyek pemerintah sejatinya tak hanya berputar di tingkat pusat, tetapi di daerah pun ”sebelas-dua belas” alias proyek di daerah juga terjangkiti virus korupsi berupa suap. Meski aturan hukum telah mengemas tata cara mendapatkan proyek pemerintah (pusat dan daerah) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap saja banyak proyek pemerintah yang jatuh di kubangan korupsi.

Bertemunya kepentingan

Dalam proyek pemerintah, ada banyak duit negara yang disalurkan. Dana segar ini yang menggoda koruptor untuk ikut menggerogotinya. Seperti keju di atas nampan, tikus mencuri-curi celah dan kesempatan. Itulah sebabnya proyek pemerintah (pengadaan barang/jasa) di hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM pada triwulan ketiga dan keempat 2010 menempati kursi terfavorit sektor yang kerap dikorupsi.

Paling tidak ada tiga penyebab mudahnya proyek pemerintah disusupi koruptor. Pertama, dana sangat besar yang digelontorkan untuk mewujudkan proyek menjadi penggoda yang dahsyat untuk mengundang para koruptor. Sebut saja di kasus pembangunan wisma atlet, hampir lebih dari Rp 4 triliun anggaran disiapkan.

Kedua, jumlah dana yang besar tersebut ternyata dilengkapi dengan pengurusan rencana proyek pemerintah yang tak jelas dan tertutup. Penentuan persyaratan untuk mendapatkan proyek pun berada di genggaman pejabat pemerintah. Kekuasaan untuk menentukan syarat apa yang perlu dibawa oleh calon penawar proyek pemerintah (pengusaha atau asosiasi pengusaha) akhirnya dimonopoli sepihak oleh sang pejabat.

Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah berlaku seperti segerombolan dewa langit yang mengendalikan hujan. Kapan pun ia mau menurunkan hujan, pada musim kemarau atau hujan, ada di bawah titahnya. Sayangnya, kekuasaan dan kewenangan monopoli persyaratan itu tak dijalankan sebagaimana mestinya. Oknum pejabat pemerintah dan panitia pengadaan proyek barang/jasa pemerintah menjelma jadi koruptor yang mengatur ritme mengenai siapa mendapat apa.

Jeremy Pope dalam karyanya, Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System (Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, 2003: 382), menuliskan laku jahat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam mengakali proses pengadaan proyek pemerintah, seperti menyusun spesifikasi tertentu agar tender atau lelang dimenangi oleh pengusaha, asosiasi pengusaha, atau pemasok tertentu.

Di samping itu, merahasiakan informasi tender atau lelang, mengatakan ada keadaan mendesak sebagai alasan untuk menunjuk pengusaha tertentu sebagai pelaksana proyek, melanggar keharusan merahasiakan penawaran proyek, menyatakan pengusaha tak memenuhi standar atau kualifikasi, dan menerima suap adalah modus koruptif yang disediakan oleh pejabat pemerintah untuk mengendalikan siapa mendapat apa.

Ketiga, laku koruptif pejabat pengadaan proyek pemerintah ternyata di sisi yang lain bertemu dengan pengusaha hitam atau asosiasi pengusaha busuk. Di sela perjamuan dua pihak tersebut diselipkan juga kepentingan picik yang saling menguntungkan mereka. Kepentingan mereka berjumpa di simpang keuntungan yang dicapai dengan melawan hukum.

Pengusaha hitam, sebagai penadah proyek pemerintah yang telah dipelintir oleh oknum pejabat pemerintah, berani bayar mahal untuk satu pekerjaan. Suap menjadi kata kunci yang maklum di dua belah pihak. Pendek kata, ada rupiah ada proyek. Maka, tak usah heran apabila dalam kasus Kemenpora dan Kemenakertrans para pejabat yang tertangkap tangan KPK menerima duit miliaran rupiah.

Usut ke atas

Struktur pejabat pemerintah yang mengatur pengadaan proyek pemerintah dibentuk berjenjang. Dalam Perpres No 54/ 2010 Pasal 7 Ayat (1) disebutkan, dari atas ke bawah ada pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP)/pejabat pengadaan, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Pejabat di tingkat bawah mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil kegiatannya ke pejabat di atasnya. Hal ini dimungkinkan karena pola akuntabilitas pejabat pemerintah dalam struktur pengadaan proyek pemerintah bergerak dari atas ke bawah. Di bagian ini, agak mustahil pejabat di tingkat atas tak tahu-menahu ketika ada kecurangan yang dilakukan pejabat di bawahnya dalam persiapan, pengelolaan, sampai pengawasan proyek pemerintah.

Tentunya pemeriksaan kasus suap di Kemenpora dan Kemenakertrans tak boleh hanya berhenti di para tersangka yang tertangkap tangan. Merunut pada pola akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah yang bergerak dari bawah ke atas dan struktur pejabat pengadaan proyek yang atas-bawah, kemungkinan besar uang suap di proyek pemerintah tak hanya dinikmati oleh pejabat rendahannya, tetapi juga atasannya.

Mengusut pemeriksaan kasus suap sampai pejabat di tingkat atas sekaligus penting sebagai aksi bahwa tak ada pandang bulu dan tak ada tebang pilih dalam memberantas koruptor.

Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM