DENSUS TIPIKOR

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melontarkan keinginan membentuk Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri juga menyampaikan, anggaran yang dibutuhkan untuk Densus Tipikor sekitar Rp 2,6 triliun (Kompas.com, 12/10/2017).

Lontaran usul dari Kapolri seperti angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi, setidaknya, ada tiga pertanyaan untuk menguji kelayakan rencana pembentukan Densus Tipikor. Pertama, apakah pembentukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kedua, bagaimana pola koordinasi dengan lembaga pemberantasan korupsi yang telah eksis sebelumnya? Ketiga, bagaimana mengelola kehendak politik di dalam pembentukan Densus Tipikor?

Tentunya tiga pertanyaan di atas tidak menafikan kemungkinan pertanyaan lain, misalnya, apakah persetujuan anggaran untuk Densus Tipikor, apabila disetujui, akan memotong anggaran untuk lembaga pemberantasan korupsi lainnya, seperti kejaksaan dan KPK? Namun demikian, pada bagian ini, cukuplah tiga pertanyaan awal saja yang dibahas.

Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi di setiap negara memiliki sejarahnya masing-masing. Singapura, sebagai contoh, awalnya penanganan korupsi dilakukan oleh “Unit Antikorupsi” di tubuh Kepolisian. Sampai pada Oktober 1951, ditemukan keterlibatan polisi dalam penyelundupan opium senilai S$ 400 ribu. Kasus a quo mendasari pembentukan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), biro khusus pemberantasan korupsi (Deputi Pencegahan KPK, 2006:14).

Contoh lainnya, Hong Kong. Negara ini mempunyai sejarah korupsi bersamaan dengan kemajuan infrastruktur yang relatif pesat pada era 1960 s/d 1970-an. Korupsi yang sangat mencolok dilakukan oleh Kepala Pengawas Kepolisian Hongkong, Peter Fitzroy Godber. Ia ditengarai memiliki harta korupsi sebesar HK$ 4,3 juta. Kondisi demikian memicu Hongkong membentuk Independent Commission Againts Corruption (ICAC), komisi independen pemberantasan korupsi (Deputi Pencegahan KPK, 2006: 16).

Bagaimana dengan Indonesia? Republik ini membentuk KPK pada 2002 juga karena, salah satunya, belum efektif dan belum efisiennya lembaga pemerintah untuk menangani kasus korupsi—seperti Singapura, akibat keterlibatan polisi dalam penyelundupan opium, dan Hongkong, oleh korupsi kepolisian dan semua sektor lain.

Meskipun dibentuk KPK, tetapi peraturan perundang-undangan tidak mengamanatkan pengambil-alihan kewenangan pemberantasan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan oleh KPK. Dua lembaga tersebut tetap diberi kewenangan pemberantasan korupsi.

Lihatlah, Kejaksaan, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16 Tahun 2004, diberikan tugas untuk menyidik tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, dari core bussiness-nya, penuntutan. Kepolisian, dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2 Tahun 2002, membawa mandat menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana, termasuk korupsi.

Artinya, jika kepolisian—dan kejaksaan—ingin membuat sebuah lembaga pemberantasan korupsi, semacam densus tipikor, sejatinya undang-undang memberi ruang kepadanya. Dari segi ini, layak saja bagi Polri menginisiasi rencana pembentukan tersebut.

Masalah yang sering muncul dari eksistensi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan adalah bentuk koordinasi diantara ketiganya. Egoisme kelembagaan tak jarang menjadi aral yang serius bagi upaya pemberantasan korupsi. Gesekan antara Polri dan KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo cukuplah sebagai pengingat kongkrit dari egoisme kelembagaan yang kontra-produktif dengan pemberantasan korupsi.

Idealnya, semakin banyak lembaga pemberantasan korupsi akan semakin bagus. Kompetisi antarlembaga untuk memerangi korupsi perlu dikelola dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Pendek kata, asas atau prinsip dalam peraturan perundang-undangan harus dibuat sebagai parameter dalam menyusun pola koordinasi antarlembaga pemberantasan korupsi.

Secara umum, berdasarkan KUHAP, penuntutan kasus dilakukan oleh kejaksaan. Densus Tipikor sebagai bagian dari kepolisian, wewenangnya hanya sampai penyidikan. Hasil penyidikan harus diserahkan ke kejaksaan untuk dituntut—apabila berkas telah lengkap. Koordinasi Densus Tipikor dengan kejaksaan harus berada dalam rambu-rambu demikian. Densus Tipikor tak bisa menuntut sendiri atau mengambil masuk jaksa dalam timnya.

Secara khusus, dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 30 Tahun 2002, supervisi KPK memungkinkannya mengambil alih penyidikan atau penuntutan dari tangan kepolisian atau kejaksaan. Tentunya pengambil-alihan harus memenuhi syarat tertentu—sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 30 Tahun 2002. Tak bisa sembarangan. Sederhananya, bila Densus Tipikor menangani korupsi, tetapi KPK ingin mengambil alih penyidikan, mau tak mau—dan harus mau—Densus wajib menyerahkan semua tersangka, berkas perkara, alat bukti, dan dokumen lainnya dalam waktu 14 hari tanpa terkecuali. Densus Tipikor tak boleh menolak.

Sebaliknya, Densus Tipikor tak bisa mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, misalnya, dengan alasan jumlah personil Densus lebih banyak dari KPK. Suka tak suka, pola koordinasi Densus Tipikor dengan lembaga penegak hukum lainnya harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejenak cukup dipahami, tujuan lembaga pemberantasan korupsi adalah memerangi korupsi, bukan yang lain. Kapolri sebagai penanggung jawab Densus Tipikor harus menyadari betul bahwa tak  boleh ada tujuan pesanan dari pembentukan Densus dengan anggaran triliunan rupiah itu.

Katakanlah, tersebar kasak-kusuk bila Densus Tipikor moncer kinerjanya, bakal dibuat alasan untuk membubarkan KPK. Atau Densus diproyeksikan menangani semua kasus korupsi yang menjerat anggota Polri. Yang demikian tak boleh menjadi panglima dalam politik pembentukan Densus Tipikor.

Kapolri perlu memberi jaminan bahwa kehendak politik Densus secara eksternal, tidak akan dipakai untuk “menggebuk” lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Dan secara internal, tidak dimanfaatkan untuk menutupi borok korps-nya.

Seumpamanya jawaban terhadap tiga pertanyaan kelayakan di atas mengisi ceruk kelayakan lembaga pemberantasan korupsi, maka baiklah dilaksanakan niat membentuk Densus Tipikor tersebut. Akan tetapi, kalau bertolak belakang, tak jeleklah jika diurungkan. Perlulah selalu diingat, pusaran korupsi kadang kala sudah mulai muncul di perencanaan. Semoga niat pembentukan Densus Tipikor terhindar jauh dari pusaran itu.[]

 

Hifdzil Alim

(Ketua LPBH NU DIY; Peneliti di Pukat FH UGM)

Artikel ini telah diterbitkan oleh Harian Kompas edisi 19 Oktober 2017. Silakan kunjungi laman https://kompas.id/baca/opini/2017/10/19/densus-tipikor/

 

Iklan

Nunun, KPK, dan SBY

Opini, Kompas, 17 November 2011

Kalau Nunun benar berada di Thailand, atau setidaknya berada di negara di kawasan Asia Tenggara, dengan wewenang yang dimiliki Presiden dan kerja sama internasional penegakan hukum yang sudah ditandatangani Pemerintah Indonesia, tak ada alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak melakukan pembicaraan diplomatik mengenai penangkapan Nunun

Desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dinilai lambat menangkap Nunun, membuat Busyro Muqoddas angkat bicara. Katanya, ”Ada kekuatan besar yang melindungi Nunun sehingga ia sulit ditangkap” (26/10/2011). Baca lebih lanjut

Pengadilan Titipan Koruptor

Pendapat, Koran Tempo, 12 November 2011

Putusan bebas harus dicegah. Namun, cara mencegahnya bukan dengan membubarkan. Bukan berarti vonis bebas dijadikan alasan yang lazim untuk membubarkan pengadilan tipikor. Ibaratnya, Jika ada tikus di lumbung padi, bukan berarti lumbung harus dibakar habis

PEMBERANTASAN  korupsi mulai masuk ke jalur lambat. Satu sebabnya, pengadilan tindak pidana korupsi di beberapa daerah mulai gemar memberikan putusan bebas bagi terdakwa korupsi. Karena putusan bebas itu, pengadilan tipikor sedang masuk dalam radar sorotan miring publik. Bahkan, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengusulkan agar pengadilan tipikor dibubarkan (Tempointeraktif, 5 November 2011). Baca lebih lanjut

Moratorium Remisi Koruptor

Wacana, Suara Merdeka, 8 November 2011

Mahkamah Agung memvonis Urip 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Setelah penjatuhan sanksi tersebut, tidak ada lagi vonis lebih tinggi yang diberikan kepada koruptor. Atas putusan itu, Pukat Korupsi mensimulasi masa hukuman Urip (2011). Hasilnya, sangat mencengangkan

TIDAK bisa dimungkiri, pemberantasan korupsi belakangan ini terasa makin sulit. Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang seharusnya menjadi lembaga penjera bagi tersangka korupsi malah jadi ”penyelamat”. Sejumlah koruptor dibebaskan. Meski ada koruptor divonis, aspek penjeraannya ternyata kurang sekali menimbulkan efek. Pasalnya, ada fasilitas pengurangan masa hukuman (remisi). Dengan remisi, para pengerat uang negara tak perlu meringkuk lebih lama di hotel prodeo.

Mungkin karena kurang melahirkan efek jera, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang baru dilantik langsung mengumumkan dengan cepat rencana moratorium remisi bagi koruptor. Menghentikan sementara pemberian remisi bagi terdakwa korupsi. Moratorium remisi diyakini sangat mendesak dilaksanakan. Pasalnya, remisi membuat hukuman bagi terpidana korupsi menjadi lebih pendek. Baca lebih lanjut

Memotong Pembiayaan Korup Parpol

Pendapat, Koran Tempo, 15 September 2011

Dalil-dalil yang mengatakan bahwa ada duit dari proyek pemerintah yang mengalir ke partai politik untuk membiayai gerak partai boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Tetapi setidaknya itu menjadi gambaran bagaimana politikus menggadaikan independensi partai dan menggunakan konglomerasi dalam mengkorupsi duit negara

Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa, tengah berada di jurang degradasi. Para kadernya yang menduduki posisi menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi disebut-sebut mengetahui aliran dana suap terkait dengan proyek pemerintah di kementerian masing-masing.

Dalam kasus korupsi suap pembangunan wisma atlet SEA Games ke-XXVI, Muhammad Nazaruddin bicara banyak hal. Sebelum dia ditangkap polisi khusus Kolombia di Cartagena, Kolombia (7 Agustus), mantan Bendahara Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dituding sebagai pihak yang sebenarnya menikmati aliran dana dari beberapa proyek yang dibiayai APBN, termasuk pembangunan wisma atlet.

Nazaruddin menyebut dirinya hanyalah “operator”, bukan aktor intelektual. Dia bawahan Anas di PT Anugerah Nusantara, juga anak buahnya di Partai Demokrat. Seorang kacung cuma menjalankan perintah majikannya. Nazaruddin mengatakan, Anas memenangi kongres pemilihan kursi Ketua Umum Partai Demokrat dengan duit APBN. Ada Rp 50 miliar duit dari proyek Ambalang, yang berasal dari APBN, mengalir ke kantong Anas.

Dalam kasus suap Rp 1,5 miliar untuk memuluskan pembangunan infrastruktur 19 daerah bernilai Rp 500 miliar di Kemenakertrans, uang suap juga diduga akan dialirkan ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, yang sekaligus adalah Ketua Umum PKB. Pimpinan KPK mengakui uang akan dialirkan ke Muhaimin, meski belum sampai ke yang bersangkutan (Tempointeraktif, 3 September). Duit suap ditengarai akan dialirkan ke partai politik sebagai bagian dari pembiayaan partai politik. Mencermati para politikus yang terlibat dalam proyek pemerintah maupun dugaan korupsi di tender pemerintah tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pembiayaan partai politik dikelola.

Independensi partai

Partai politik bukanlah organ pemerintah, melainkan entitas yang diciptakan dan lahir dari masyarakat, yang menjaga independensinya dari negara (I Torres, 2000: 199). Partai politik yang independen tidak akan menadahkan tangannya ke negara. Partai politik yang lahir dari masyarakat akan memaksimalkan para kadernya dalam membuat sumur keuangan. Para kader inilah yang nantinya memberi asupan dana agar partai dapat bergerak. Layaknya semua organisasi masyarakat, kebutuhan pendanaan bagi partai politik adalah masalah krusial. Jika dana tak mengalir, program partai tak berjalan maksimal.

Sebenarnya mencari dana untuk partai politik adalah hal yang lumrah. Tetapi mengumpulkan duit itu jadi tak wajar jika dihubungkan dengan konglomerasi busuk dan jaringan bisnis hitam. Dari sudut pandang ekonomi, aktivitas politik memiliki ciri khusus. Pada prinsipnya aktivitas politik adalah aktivitas sukarela yang harus didanai oleh siapa saja yang masuk dalam partai politik, baik anggota maupun simpatisannya (Antonio Argondana, 2002: 5).

Kesukarelaan anggota atau simpatisan mendanai partai tidak boleh diambilkan dari keuntungan ekonomi dan bisnis yang melanggar hukum, dan tidak boleh dipetik dari proyek pemerintah. Sebab, sejatinya partai politik adalah organ yang dikreasikan oleh masyarakat dan independen dari negara. Prinsip Independensi ini dimaksudkan agar partai politik tidak ragu dalam mengawasi negara. Bagaimana mungkin partai mau mengawasi negara kalau anggotanya menggerogoti duit negara?

Informasi dugaan aliran duit ke Partai Demokrat ataupun PKB adalah bukti bahwa sebagian politikus dan partai politik tertentu melanggar prinsip independensi partai. Politikus tingkat nasional mengatur proyek pemerintah, merampok sebagian dana APBN, untuk kepentingannya. Misalnya, duit hasil menggarong itu dipakai untuk biaya maju ke kursi panas pimpinan partai. Para anggota partai mengkorupsi independensi partai.

Setali tiga uang, di tingkat lokal, tidak sedikit politikus yang menggadaikan prinsip independensi partai. Model ijon politik yang dilakukan politikus dengan konglomerasi busuk, misalnya, untuk berlaga di pentas pilkada, akan membocorkan dana APBD melalui proyek pembangunan infrastruktur daerah. Jika nantinya menang pilkada, tender proyek sudah siap dibagikan ke konglomerasi busuk penunjang dana sang politikus.

Potong rantai

Dalil-dalil yang mengatakan bahwa ada duit dari proyek pemerintah yang mengalir ke partai politik untuk membiayai gerak partai boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Tetapi setidaknya itu menjadi gambaran bagaimana politikus menggadaikan independensi partai dan menggunakan konglomerasi dalam mengkorupsi duit negara.

Laku kotor politikus itu semakin menggila ketika penegak hukumnya juga masuk ke lingkaran sang politikus. Contohnya, penegak hukum ternyata memendam kepentingan tersendiri untuk tetap eksis dalam jabatannya. Apalagi, politikus itu mempunyai suara untuk menentukan lolos-tidaknya si penegak hukum duduk lagi sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum.

Kalau demikian, tidak bukan dan tidak lain, pembiayaan partai politik dengan cara korup harus dipotong. Karena itu, mau tak mau, tanggung jawab ada di benak pimpinan Partai. Partai Demokrat dan PKB harus memotong rantai korupsi yang menggerogoti partainya. Nama kader partai yang disebut dalam kasus korupsi seharusnya dinonaktifkan atau diberhentikan sementara. Hal ini penting untuk menjamin bahwa partai masih berfokus dalam mendukung pemberantasan korupsi, sekaligus untuk memudahkan pemeriksaan.

Tentunya bukan hanya Partai Demokrat dan PKB yang harus turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Partai politik lainnya juga tidak boleh membiarkan kadernya mencari duit untuk partai dengan cara tidak halal. Jika memang serius ingin membersihkan partai politik dari korupsi, sekaligus menjaga independensi partai dalam mengawasi negara, maka hukumlah para anggota, kader, dan simpatisan partai yang coba-coba—apalagi melakukan—korupsi.

*) Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Membaca Manuver Nazaruddin

Wacana, Suara Merdeka, 14 September 2011

Manuver Nazaruddin, yang boleh jadi jurus menyerang KPK, harus diawasi betul. Komisi itu perlu dilindungi. Secara kelembagaan mutlak dilindungi bila ingin didapatkan informasi hukum yang sesungguhnya dari Nazar mengingat belum lama ini terasa ada serangan yang ditujukan ke KPK. Mulai wacana pembubaran KPK, hasil survei yang menyoroti kinerja KPK sehingga mengarah pada isu yang mengatakan ada intervensi terhadap seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, Nazaruddin yang terlihat ikut-ikutan menyerang KPK

TIAP detail informasi dari Muhammad Nazaruddin, salah satu tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring Palembang harus disaring dengan seksama. Pasalnya, keterangan yang disampaikannya kadang bertolang belakang dengan beberapa kejadian. Merunut beberapa pernyataannya dulu misalnya, bahwa ia tak mau makan karena takut diracun, ternyata terbantahkan. Rekaman CCTV yang diputar KPK pada awal pemeriksaan memperlihatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu lahap memakan nasi padang.

Tak hanya dia, informasi yang keluar dari kuasa hukum Nazaruddin pun perlu dipilah-pilah dengan teliti. Contohnya, ketika tim pengacaranya ngotot mengatakan bahwa penegak hukum berusaha menghalang-halangi agar Nazaruddin tidak didampingi kuasa hukum, ternyata bukti yang ada mengarah ke Nazar sendiri yang memang belum mau didampingi. Dari dua peristiwa itu saja, apa yang disampaikan oleh Nazar dan kuasa hukumnya mengandung kesimpangsiuran atau jangan-jangan juga kebohongan.

Di depan Komite Etik KPK pun, Nazaruddin berkata bahwa ada duit ratusan ribu dolar AS Serikat yang akan diberikan ke Chandra M Hamzah, salah satu pimpinan KPK, terkait dengan beberapa program. Nazar bahkan mengaku lima kali bertemu. Namun, ketika Komite Etik mencecarnya dengan pertanyaan penggunaan uang itu, Nazar berkilah dengan menjawab uang tak jadi diberikan. Dia berkata ada program, tetapi ketika ditanya apa programnya, jawabannya hanya,”…adalah…”

Dengan berubah-ubahnya keterangan yang dia sampaikan, kita patut merasa tak yakin dengan keseriusan dirinya yang berjanji membongkar segala tindak pidana korupsi yang sedang menjerat dirinya. Penulis sendiri merasa tak yakin sejak Nazar di depan media memohon agar dia langsung divonis dan pemerintah menjaga keselamatan istrinya. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, Nazaruddin titip pesan via pengacaranya untuk Presiden SBY. Isinya meminta agar kasusnya berhenti hanya pada dirinya. Dia berjanji tak akan membuka borok politikus ataupun partai politik yang masuk ke 31 kasusnya. Untuk itu, dia meminta jaminan keselamatan anak istrinya. (SM, 18/08/11).

Patut Diragukan

Dari sini, keseriusan Nazaruddin membongkar kasus korupsi besar patut diragukan. Selain itu, beberapa pernyataannya terkesan sebagai sebuah manuver yang sedang dimainkannya untuk tujuan tertentu. Penulis menganalisis bahwa tujuan manuver tersebut boleh jadi dimaksudkan untuk menyerang dan melemahkan KPK.

Ketika bicara mengenai isu kebobrokan KPK, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pimpinan KPK, Nazaruddin begitu bersemangat. Mulai pernyataan tak diberi makan, tak didampingi pengacara, bertemu dengan pimpinan KPK, mau memberikan duit ke pimpinan KPK, hingga menyatakan tak mau diperiksa KPK, adalah serangkaian pernyataan yang menyudutkan KPK. Seakan-akan Komisi itu kotor, dan diragukan integritasnya.

Tetapi tatkala diminta bicara dan dimintai keterangan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet, Nazar tanpa ditekan pun berinisiatif untuk bungkam, sampai harus menitip pesan ke Presiden SBY.

Lindungi KPK

Manuver Nazaruddin, yang boleh jadi jurus menyerang KPK, harus diawasi betul. Komisi itu perlu dilindungi. Secara kelembagaan mutlak dilindungi bila ingin didapatkan informasi hukum yang sesungguhnya dari Nazar mengingat belum lama ini terasa ada serangan yang ditujukan ke KPK. Mulai wacana pembubaran KPK, hasil survei yang menyoroti kinerja KPK sehingga mengarah pada isu yang mengatakan ada intervensi terhadap seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, Nazaruddin yang terlihat ikut-ikutan menyerang KPK.

Wacana dan isu yang terkesan mendiskreditkan KPK tersebut, boleh jadi menghambat dan memperlambat kinerja KPK dalam memeriksa Nazaruddin. Adalah sia-sia belaka tatkala komitmen untuk melindungi tersangka korupsi tidak dibarengi dengan perlindungan lembaga pemeriksa tersangka korupsi.

Kasus Nazaruddin dan pembangunan suap wisma atlet harus dituntaskan. Kalau manuvernya tak bisa dibendung maka berrisiko mengebiri pemeriksaan hukum. Kita berharap KPK tidak pernah terjebak dengan manuver dan pernyataan Nazaruddin. Jika pun tak mendapatkan informasi dari Nazaruddin, informasi lain masih bisa diperoleh dari tersangka lain, yang nanti memberikan pengakuan di muka persidangan. (10)

— Hifdzil Alim, peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM